Diimbau Tak Jadikan Ajang Kampanye, Sekwan Kabupaten Bima Sebut Masa Reses 2023 Habis

0
Edi Tarunawan, Junaidin. (Suara NTB/Ist)

Bima (Suara NTB) – Diimbau tak jadikan sebagai ajang kampanye Pemilu 2023, Sekretariat Dewan (Sekwan) Kabupaten Bima, Edi Tarunawan SH menyebut masa reses tahun 2023 bagi 45 Anggota DPRD Kabupaten setempat sudah habis

“Untuk tahun ini masa reses sudah selesai, hanya 3 kali setahun,” ucapnya kepada Suara NTB, Kamis, 30 November 2023.

Meski begitu, lanjut dia, masa reses akan dijadwalkan kembali pada awal tahun 2024 mendatang. Terkait dengan teknis kemungkinan akan dibahas lebih lanjut, mengingat pada saat itu, tahapan kampanye masih berlangsung.

“Yang jelas resesnya dapat dilaksanakan pada awal tahun. Berhubung tengah tahapan kampanye teknisnya akan dibahas nanti,” ujarnya.

Seperti diketahui tahapan kampanye dimulai tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024. Ketua Bawaslu Kabupaten Bima, Junaidin S.Pd mengingatkan Anggota DPRD petahana yang kembali maju mengikuti Pemilu Tahun 2024 tidak menjadikan reses sebagai ajang kampanye.

“Kepada Anggota DPRD Kabupaten, Provinsi dan Pusat agar tidak memanfaatkan agenda reses untuk kepentingan pencalonan pada Pemilu 2024,” ujarnya belum lama ini.

Selain itu, pria yang akrab disapa Joe ini juga mengingatkan Anggota DPRD Petahana saat sedang melakukan reses agar tak membagikan stiker dan bantuan yang bersumber dari anggaran negara untuk keperluan politik pada pemilu 2024.

“Hal ini dapat berimplikasi hukum pada tahapan kampanye Pemilu yang sedang berlangsung sekarang ini,” katanya.

Disamping itu lanjut Joe, Bawaslu Kabupaten Bima juga telah menghimbau dengan melayangkan surat ke DPRD Kabupaten dan Provinsi melalui Bawaslu Provinsi. Tujuannya agar hal yang dimaksud ditindaklanjuti secara serius.

Terhadap jadwal reses Anggota DPRD Kabupaten Bima, Bawaslu akan melakukan koordinasi. Hal itu, sebagai upaya dan langkah pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu 2024.

“Kami akan koordinasikan terkait jadwal reses Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Bima. Sebab hal ini, sangat berpotensi terjadinya pemanfaatan agenda negara untuk kepentingan pencalonan,” pungkasnya. (uki)