Capai Status UHC, Sejuta Lebih Penduduk Loteng Sudah Dilindungi BPJS Kesehatan

0
Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, melaunching program UHC, di kantor Bupati Loteng, Kamis kemarin.  (Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) – Terhitung mulai bulan November 2023 kemarin, sebanyak 1 juta jiwa lebih penduduk Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) telah terdaftar dan terlindungi oleh program BPJS kesehatan. Capaian tersebut membuat Loteng resmi menyandang status kabupaten UHC (Universal Health Coverage). Dengan prosentase cakupan layanan sebesar 95,14 persen. Di NTB sendiri Loteng menjadi kabupaten kedelapan yang menyandang status tersebut.

Pencanangan kabupaten UHC tersebut dilakukan langsung Bupati Loteng, H.L. Pathul Bahri, S.IP.M.AP., bersama jajaran BPJS kesehatan, di ballroom kantor Bupati Loteng, Kamis, 30 November 2023. “Dengan status ini, maka tidak ada lagi penduduk Loteng yang kurang mampu tidak bisa mendapat layanan kesehatan oleh BPJS kesehatan hanya karena persoalan biaya,” terangnya.

Karena dengan status UHC, pada prinsipnya semua penduduk Loteng sudah terlindungi oleh layanan BPJS kesehatan. Jadi bagi penduduk Loteng yang ingin berobat atau mendapat layanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan yang berkerjasama dengan BPJS kesehatan, tidak perlu lagi membawa atau menunjukkan kartu peserta BPJS. Tetapi cukup hanya dengan menunjukkan KTP saja.

Pathul menegaskan, pemenuhan layanan kesehatan yang layak dan memadai memang menjadi perhatian utama Pemkab Loteng sejauh ini. Sehingga sejak beberapa tahun yang lalu, Pemkab Loteng terus berupaya meningkatkan cakupan layanan kesehatan, dengan mendaftarkan penduduk Loteng sebagai peserta BPJS kesehatan.

Hal itu dilakukan untuk memastikan semua penduduk Loteng bisa memperoleh pelayanan kesehatan. Tanpa khawatir tidak punya uang. Karena mesti belum terdaftar sebagai peserta BPJS, pada dasarnya semua penduduk Loteng terutama yang tidak mampu sudah terlindungi program BPJS.

“Saat ini cakupan layanan baru sekitar 95 persen. Tahun depan, Pemkab Loteng berupaya meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS menjadi 98 persen. Dengan begitu, Loteng bisa menyandang status kabupaten UHC paripurna,” tandas Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Di tempat yang sama, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Pusat, Ir. David Bangun, M. Eng., IPU, ASEAN Eng., mengapresiasi komitmen Pemkab Loteng untuk mewujudkan Loteng sebagai kabupaten UHC. Ini menandakan kalau Pemkab Loteng memang menaruh perhatian serius dalam memberikan kepastian layanan kesehatan bagi masyarakatnya.

“Secara nasional sampai saat ini sudah ada 401 kabupaten/kota yang menyandang status UHC. Termasuk Loteng yang di NTB merupakan kabupaten/kota ke delapan yang menyandang status UHC,” imbuhnya.

Apa saja kelebihan menjadi UHC? David mengatakan cukup banyak benefit yang diperoleh. Salah satunya masyaarakat tidak perlu menunggu lama untuk menjadi peserta aktif BPJS ketika baru pertama mendaftar jadi peserta. Jadi begitu mendaftar masyarakat bisa langsung mendapat pelayanan kesehatan.

“Biasanya kalau jadi peserta baru BPJS, itu harus menunggu beberapa hari dulu baru kepesertaan BPJS-nya aktif. Tapi dengan status UHC, hal itu tidak ada lagi. Jadi bagi yang baru terdaftar maupun peserta lama yang sudah tidak aktif sekarang sudah bisa langsung mendapat pelayanan kesehatan. Tanpa perlu aktifasi kepesertaan lagi,” tutup David. (kir)