Bawaslu Dorong Kampanye Sehat, Perusak APK Calon Terancam Pidana Penjara dan Denda

0
Baliho caleg yang terpasang di wilayah Lobar ini dirusak. Ancaman pidana penjara 2 tahun dan denda menanti pihak yang melakukan perusakan. (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB)  – Tahapan masa kampanye untuk Pemilu 2024 berlangsung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dalam pelaksanaan tahanan ini, Bawaslu Lobar mengimbau agar semua calon, serta tim suksesnya untuk berkampanye dengan sehat. Menaati aturan dalam melaksanakan kampanye, tidak merusak Alat Peraga Kampanye (APK). Sebab jika itu dilakukan perusak APK bisa terkena pidana pemilu.

“Kalau pengerusakan tersebut pada masa sebelum kampanye maka itu kewenangan kepolisian. Kecuali kalau sudah masuk masa tahapan kampanye kemudian pemasangannya sesuai dengan SK ketua KPU Lobar nomor 235, serta terkonfirmasi ke KPU dan Bawaslu, maka itu sudah masuk Pidana Pemilu,” terang ketua Bawaslu Lobar, Rizal Umami, yang dikonfirmasi kemarin.

Pihaknya memperoleh laporan dari beberapa caleg, mengenai APK yang dipasang pihaknya dirusak oleh oknum-oknun yang tidak bertanggung jawab. Namun ada perusakan yang terjadi sebelum memasuki masa kampanye.

Dan jika hal itu tidak diatensi dan peristiwa serupa dibiarkan terus berulang. Itu dikhawatirkan bisa menimbulkan gesekan sesama calon, hingga tim sukesnya. Ia mengingatkan agar para calon yang berkampanye harus tetap mengikuti regulasi. Bahwa desain baliho atau spanduk atau alat peraga kampanye (APK) yang mereka pasang harus dikonfirmasi ke KPU terlebih dahulu, baik mencakup di mana lokasi dan penempatan APK, serta segala macamnya.

Jika terjadi perusakan, pihaknya bisa mengambil sikap tegas untuk penanganannya sesuai dengan regulasi yang ada.”Karena kalau terjadi perusakan itu sudah masuk ranah penanganan pelanggaran, masuk pidana pemilu,” tegasnya.

Hal itu disebutnya sesuai dengan ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf g juncto Pasal 521 UU nomor 7 tahun 2017. Yang berbunyi setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagai mana yaang dimaksud 280 tersebut. Bisa dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

 Salah seorang caleg, Dapil Sekotong-Lembar, I Made Sumada mengutarakan harapannya agar semua pihak yang sedang berkompetisi dalam Pemilu, terutama Pileg dapat menjalankan politik sehat.  “Mulai dari memberikan pemahaman politik sehat pada timnya. Agar tidak ada yang saling bersinggungan sampai saling rusak baliho atau spanduk,” ungkap salah satu caleg dari Partai NasDem ini.

Selain itu, kata dia, penting juga untuk Bawaslu agar rutin turun melakukan pemantauan dan pengawasan. “Bawaslu diharapkan juga bisa membuka ruang diskusi untuk para caleg, tidak hanya melalui jalur kepartaian. Mungkin bisa melalui seminar atau apa lah bentuknya kepada para caleg,” sarannya.(her)