APBD NTB 2024 Disahkan, Pj Gubernur : Pastikan Tata Kelola Pemerintahan Semakin Baik

0
Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda bersama Pj Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi menandatangani pengesahan APBD 2024. (Suara NTB/ndi)

Mataram (Suara NTB)-Rapat paripurna DPRD Provinsi NTB resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. Pengesahan dilakukan setelah penyampaian laporan dan mendapat persetujuan dari Badan Anggaran (Banggar). Penyusunan APBD tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memastikan segala bentuk usaha perbaikan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Penyusunan APBD tersebut merupakan salah satu langkah pemerintah dalam memastikan segala bentuk usaha perbaikan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, ujar Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si dalam sambutannya saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB terhadap Penyampaian Laporan Badan Anggaran terhadap hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD tahun anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang APBD tahun anggaran 2024 yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi NTB, Kamis, 30 November 2023.

Dikatakan Gita bahwa langkah ini diambil untuk memastikan Pemerintah Daerah terus mendukung isu strategis nasional, yaitu percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan produktivitas daerah.

Gita berharap agar Provinsi NTB akan terus eksis sebagai daerah yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan perhelatan nasional dan internasional. Kita akan terus mengupayakan agar segala event di tanah Bumi Gora ini akan memberikan dampak positif. Terutama bagi meningkatnya aktivitas perekonomian yang berdampak pada meningkatnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, ungkapnya.

Pj Gubernur menambahkan, memastikan bahwa segala proses yang diupayakan bersama akan berjalan seimbang, antara pembangunan fisik dan pembangunan manusia. Segala proses yang telah dilalui ini, menyadarkan kita semua. Bahwa tugas untuk memastikan keberhasilan pembangunan di NTB bukanlah kerja individu. Cita cita luhur ini tidak akan mampu tercapai tanpa dukungan kerja sama yang positif dari segala pihak baik eksekutif, legislatif dan segenap perangkat dan masyarakat di tanah NTB yang kita cintai, ujarnya.

Belanja Pegawai Meningkat
Rapat paripurna DPRD Provinsi NTB resmi mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024. “Alhamdulillah setelah melalui serangkaian pembahasan secara maraton, dan badan anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah mencapai kesepakatan bersama. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dapat menyetujui APBD 2024 untuk dituangkan dalam berita acara persetujuan bersama antara pimpinan DPRD dan Gubernur NTB,” ucap Juru Bicara Banggar DPRD NTB, H Bohari Muslim.

Ada pun struktur APBD NTB tahun 2024 yang ditetapkan DPRD NTB tersebut. Pendapatan ditargetkan sebesar Rp 6.181 triliun lebih, mengalami peningkatan sebesar Rp56 miliar lebih atau 0,92 persen dari pendapatan pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp 6.125 triliun lebih.
Target pendapatan tersebut, terdiri daripendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp3.102 triliun lebih atau naik sebesar Rp120 miliar lebih atau 4,03 persen dari PAD pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp2.982 triliun lebih.

Kemudian Pendapatan transfer ditetapkan sebesar Rp3.078 triliun lebih, turun sebesar Rp64 miliar lebih atau 2,04 persen dari pendapatan transfer pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 sebesar Rp3.142 triliun lebih. Lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak ditargetkan pada APBD tahun anggaran 2024, sementara pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp10.233.268.

Kemudian struktur belanja pada APBD 2024 ditargetkan sebesar Rp 6.108 triliun lebih, turun sebesar 1,07 persen dari belanja pada APBD Perubahan tahun anggaran 2023 yang sebesar Rp6.174 triliun lebih. Belanja terdiri dari belanja operasi sebesar Rp4.422 triliun lebih, belanja modal sebesar Rp518 miliar lebih, belanja tidak terduga sebesar Rp170 miliar, belanja transfer sebesar Rp997 miliar lebih.

Dari struktur belanja pada APBD 2024 tersebut. Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi NTB menyoroti alokasi anggaran untuk belanja pegawai yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan dengan alokasi belanja pegawai pada anggaran perubahan tahun 2023.

Juru bicara Banggar DPRD NTB, H Bohari Muslim menyebutkan rasio belanja pegawai dibandingkan total belanja operasi pada APBD 2024 sebesar 51,89 persen. Jauh meningkat dibanding rasio belanja pegawai di APBD 2023 sebesar 28,77 persen dan APBD Perubahan 2023 sebesar 35,30 persen.
Dipaparkan Bohari belanja pegawai pada APBD 2024 ini dialokasikan sebesar Rp2,294 triliun. Mengalami peningkatan sebesar Rp318 miliar lebih dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai pada APBD Perubahan 2023 sebesar Rp1,9 miliar lebih.

“Ini harus menjadi perhatian pemerintah dalam mengendalikan jumlah pegawai. Mengingat ketentuan yang diamanahkan dalam Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, yang membatasi alokasi belanja pegawai sebesar 30 persen secara bertahap,” kata Bohari.

Dikonfirmasi terpisah Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs.Muhammad Nasir menjelaskan bahwa belanja pegawai itu bukan hanya untuk gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Belanja pegawai itu juga untuk menggaji tenaga honorer atau non-ASN.

Nasir menyebut jumlah pegawai lingkup Pemprov NTB saat ini sebanyak 20 ribu orang, termasuk tenaga honorer. Nasir juga menjelaskan bahwa pada 2024 mendatang, ada kenaikan gaji ASN sebesar 8 persen. Saat ini, gaji pokok pejabat eselon II sebesar Rp5 juta per bulan, sedangkan gaji ASN paling rendah adalah Rp2,1 juta. Sehingga hal itu turut meningkatkan kebutuhan belanja pegawai. (ndi).