Rata-rata Jumlah Usulan UMK Kabupaten/Kota di Atas UMP NTB

0
I Gede Putu Aryadi

Mataram (Suara NTB) – Dewan Pengupahan Provinsi NTB telah menerima usulan Upah Minimun Kabupaten/ Kota (UMP) tiap kabupaten/ kota di NTB. Adapun rata-rata besaran UMK yang diusulkan oleh tiap-tiap kabupaten/ kota tersebut melebihi besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) NTB yang sudah ditetapkan sebelumnya, yakni Rp2.444.067.

Ketua Dewan Pengupahan Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi mengatan, hanya Lombok Barat yang mengajukan UMK sama dengan UMP NTB, sementara Dewan Pengupahan yang lainnya semuanya lebih tinggi

Besaran UMK yang diusulkan Dewan Pengupahan Kabupaten/ Kota tersebut, masih bersifat rekomendasi. Artinya, harus mendapat persetujuan dari Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi terlebih dulu.

Sehingga dalam hal ini, pihaknya belum bisa menyampaikan berapa besaran UMK yang diusulkan tersebut. Karena harus menunggu persetujuan dari Pj Gubernur.

“Besok ditetapkan oleh Pj gubernur berdasarkan hasil usulan bupati/walikota dari hasil rekomendasi dewan pengupahan kabupaten/kota. Besok finalnya, hari ini belum saya bisa publish,” kata  I Gede Putu Aryadi dikonfirmasi Rabu, 29 November 2023.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMP selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Sementara untuk Kepala Daerah tiap kabupaten/ kota, waktu menetapkan UMK sampai 30 November 2023.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB itu menyampaikan, perhitungan UMP NTB sesuai dengan formula yang tertuang dalam PP tersebut. Bahkan NTB menggunakan indeks tertentu paling tinggi, yakni 0,3 (alpha = 0,3).

“Formulanya tahun ini, dia tidak lagi menentukan batas atas dan batas bawah. Tapi hanya melihat pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi daerah, dan kondisi tertentu (alpha) seperti pengangguran terbuka,” ungkapnya. (ris)