Masyarakat Ampenan merasakan Bapokting

0
Hikmah Altway

Oleh: Dra. Hikmah Altway, M.Pd.
(Calon Legislatif Partai NasDem, Dapil Ampenan No.3)

Istilah Bapokting sudah sering kita dengar dalam mengartikan barang kebutuhan pokok, yaitu barang yang menyangkut kehidupan orang banyak. Berbicara masalah barang kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang semakin meningkat akan dapat dicermati melalui SP2KP (Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok).

Dampak dari kenaikan harga suatu komoditas seperti sembako dan lainnya berakibat pada meningkatnya inflasi di daerah, sehingga beban yang ditanggung masyarakat khususnya di daerah pemilihan kami yaitu wilayah Ampenan yang merupakan kota lama seperti wilayah pesisir akan semakin berat.

Hukum ekonomi telah menjelaskan dan membuktikan, apabila permintaan semakin banyak, maka harga kebutuhan pokok akan naik, sehingga tentu para pedagang akan mengambil kesempatan untuk menaikkan harga penjualan barangnya.

Kita ketahui bahwa harga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pendapatan masyarakat utamanya masyarakat yang mengais rezeki untuk hidup di pesisir pantai

Seperti suatu contoh, kenaikan harga minyak goreng berpengaruh terhadap pertumbuhan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang mulai menurun, hal ini sangat berkaitan dengan daya beli masyarakat terhadap minyak goreng itu sendiri.

Jadi kalau berbicara soal kenaikan harga barang orang sering berpendapat bahwa karena ketidak sesuaiaan antara permintaan dan penawaran. Hal ini tentu dipicu karena adanya persaingan yang tidak sempurna di pasar, tentu pendapat ini adalah wajar dalam bidang ekonomi.

Oleh karena itu kami sebagai calon dari Partai NasDem mengambil Dapil wilayah Ampenan bersama rekan-rekan Dosen di STIE AMM Mataram mencoba membaca dan menjawab fenomena masalah minyak goreng yang tengah berkembang ini untuk dipecahkan, salah satunya dengan menghadirkan seseorang penemu metode pengembalian kemurnian minyak goreng (minyak jelantah) untuk dikembalikan menjadi minyak goreng asli, hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan karena daya belinya rendah.

Pemerintah Kota Mataram tentu juga ikut mengatasi kenaikan harga barang atau sembako ini, dengan melaksanakan operasi pasar untuk mengendalikan harga serta menetapkan lembaga pengawas pasar (market supervision) di setiap pasar yang merupakan tanggung jawabnya, sehingga tidak membebani masyarakat dengan kenaikan harga sembako,

Kenaikan harga yang memicu inflasi merupakan hal yang sering terjadi di setiap daerah, sehingga dapat menyebabkan pendapatan riil masyarakat menjadi nenurun, serta mengakibatkan standar hidup masyarakat menurun pula.

Pemerintah perlu memberikan perhatian pada distribusi penyebaran bahan pokok makanan di wilayah kota Mataram. Karena menjadi kekhawatiran bersama ketika kuantitas pasokan barang rendah (terjadi kelangkaan) maka terjadi potensi timbulnya pemikiran para pedagang mengambil profit margin yang sangat besar dari harga pasar.

Kami melihat bahwa Pemerintah sudah melakukan pengendalian harga pasar, seperti di pasar Kebon Roek Ampenan yang nampak kecenderungan tersebut.

Untuk mengatasi kegagalan pasar (market failure), seperti kekakuaan harga, monopoli, dan externalitas yang merugikan, maka peran Penerintah sangat diperlukan dalam menjaga perekonomian daerah setempat

Kita tidak boleh lupa bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dijadikan mesin penggerak sebab UMKM telah teruji keampuhannya di masa Covid 19. Produsen yang mampu menghasilkan barang dan jasa langsung dari UMKM memberikan kita gambaran suatu stelsel perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi terus meningkat. Tidak salah kita membangunnya karena UMKM juga merupakan suatu dasar andalan pertumbuhan perekonomian.

Kenaikan harga sembako memang tidak bisa kita hindari karena merupakan efek domino dari penarikan subsidi atau kenaikan harga BBM. Disadari atau tidak, bahwa dalam perkembangan politik menjelang Pemilu yang akan datang, maka mulailah muncul pendapat dan saran-saran dari salah seorang anggota Dewan yang terhormat Provinsi NTB agar Pemerintah cepat mengendalikan harga dengan dalih bahwa kenaikan harga sebagian kebutuhan bahan pokok (bapok) masyarakat dalam beberapa bulan terakhir mengancam kenaikan inflasi (Suara NTB – Senin, 27 November 2023).

Menurut pendapat kami, akan lebih baik jika dewan segera memberikan saran dan pendapatnya lebih awal kepada pemerintah sebelum terjadinya inflasi. Bagaimanapun inflasi pasti akan terjadi dengan menelaah fenomena sebelumnya.

Baik akan terjadi atau tidak terjadi inflasi pada daerah kita, maka perlu untuk dipersiapkan sedini mungkin oleh pemerintah daerah. Secara makro, inflasi akan sulit atau bahkan tidak mungkin dihindari. Untuk itu pemerintah dalam menghadapi kedatangan tamu inflasi tentu akan melakukan langkah-langkah persiapan tertentu.

Adapun langkah yang biasa dilakukan dengan membuka pasar murah, mengawasi penimbunan bahan pokok, dan sebagainya namun kami melihatnya masih tanpa persiapan.

Kalau melihat kemampuan masyarakat di NTB ditinjau dari PDRB (tahun 2021) perkapita terendah yakni Rp26 juta, kalau kita bandingkan dengan Daerah Aceh Rp34,68 juta; dan Sulawesi Barat Rp35,04 juta, sehingga dapat dihitung kalau mayarakat makan beras yang rata rata harganya Rp14.000 sampai dengan Rp15.000 per kg.

Sehingga sangat dirasakan oleh masyarakat berpengasilan rendah utamanya para pensiunan, pekerja kasar sektor informal, pekerja tidak tetap, belum lagi kaum miskin yang menunggu anggaran bantuan dari APBD Provinsi NTB. (*)