Masuki Tahap Kampanye, Bawaslu Ingatkan ASN dan Kepala Desa Tidak Terlibat Kampanye

0
Azwar. (Suara NTB/ist)

Dompu (Suara NTB) – Pemilihan umum (Pemilu) serentak tahun 2024 memasuki tahap kampanye yang dimulai 28 November lalu. ASN, Kepala Desa dan perangkatnya diingatkan untuk tidak terlibat politik praktis.

“Salah satu indeks kerawan dalam Pemilu serentak tahun 2024 ini adalah soal netralitas ASN, kepala desa dan perangkat desa. Untuk mencegahnya, partisipasi masyarakat dan peran pengawas cukup menentukan,” kata Azwar, S.Pd ketua Panwaslu Kecamatan Dompu, Rabu, 29 November 2023.

Pihaknya bersama Bawaslu Kabupaten Dompu, lanjut Azwar, cukup intens melakukan pencegahan dengan sosialisasi kepada masyarakat, perangkat daerah termasuk tingkat kecamatan, dan desa. “Jika ada ASN, kepala desa dan perangkatnya ikut terlibat kampanye, maka langsung ditindak. Sanksinya bisa kena hukuman disiplin, bisa juga hukuman pidana,” tegasnya.

Dijelaskannya, berdasarkan Keputusan bersama MenpanRB, Mendagri, Kepala BKN, KASN, dan Bawaslu RI tentang pedoman pembinaan dan pengawasan Netralitas ASN dalam Pemilu dan Pemilihan menyebutkan, bahwa ASN dilarang memasang spanduk, baliho, alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan.

Termasuk mensosialisasikan atau kampanye di media sosial atau online calon Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, dan Bupati. Menghadiri deklarasi pasangan bakal calon dan memberikan dukungan secara aktif. Dilarang membuat postingan, comment, share, like, follow dalam group pemenangan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD, Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. “Hal-hal ini merupakan pelanggaran kode etik dan pelanggaran disiplin bagi ASN,” jelasnya.

Ia pun mengingatkan kepala desa dan perangkatnya terkait undang – undang Pemilu tahun 2017. Dimana kepala desa dan perangkat desa dilarang menjadi pengurus partai politik, dan dilarang ikut serta menjadi pelaksana dan atau tim kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Tapi dituntut untuk netral. “Kepala Desa dan perangkat Desa dilarang terlibat politik praktis. Mereka harus netral,” tegasnya. (ula)