Limbah Rusak Lahan Pertanian, Dewan Minta Tindak Tegas Penambang MBLB

0
Lokasi tambang di Lotim yang menimbulkan pencemaran. (Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) – Aktivitas tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di Desa Mamben Baru Kecamatan Wanasaba telah kembali menimbulkan pencemaran terhadap lahan pertanian. Melihat fakta itu, anggota DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman meminta pemerintah menindak tegas penambang yang merusak tersebut.

Kepada media, Rabu, 29 November 2023, Hasan Rahman, menegaskan, jika tidak melakukan penambangan sesuai dengan dokumen lingkungan, seperti dalam mengolah limbahnya, maka sebaiknya izinnya dicabut. “Saya sudah turun mengecek lokasi tambang ini, kalau tak ada perbaikan sistem olah limbah, maka sebaiknya ditindak,” ungkap Ketua DPD II Partai Golkar Lotim ini menambahkan.

Petani sudah cukup sabar dalam menghadapi aliran limbah yang mencemari lahan pertanian mereka. Petani juga bisa mengamuk. “Kalau petani ngamuk kan bahaya,” imbuhnya.

Persoalan yang dihadapi petani ini sudah cukup pelik. Mulai dari sarana produksi (saprodi) seperti pupuk dan lainnya. Ditambah lagi dengan aliran limbah pada saluran irigasi ini menambah kesedihan petani.

Sektor pertanian merupakan penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar dalam ekonomi Lotim. Komoditi pertanian harus dijaga kestabilannya. Jangan sampai terjadi lonjakan inflasi di daerah akibat banyaknya komoditi pertanian gagal panen.

Pemerintah pusat sudah meminta kepada seluruh Penjabat Bupati maupun Gubernur agar menekan inflasi. Kalau inflasi dari sektor pertanian ini tak bisa dikendalikan akibat banyak gagal panen misalnya maka bisa berakibat buruk bagi rapor daerah. “Kalau gagal panen, inflasi tinggi dan jelang idul Fitri nantinya misalnya maka  konsekuensi Bupati dan Gubernur bisa dievaluasi kalau tak bisa kendalikan inflasi,” ucap Hasan Rahman.

Penjabat Bupati Lotim, H. M.Juaini Taofik yang dikonfirmasi terpisah mengaku sudah koordinasi dengan Ketua Asosiasi Penambangan Lotim. Menurutnya, bukan menomorduakan penambang atau nomor satukan petani dalam upaya menyelesaikan masalah limbah tambah. Akan tetapi, pemerintah mencoba menjaga keseimbangan ekonomi. ‘’Petani tak akan protes kalau tak terdampak,’’ ujarnya.

Penambang sudah berulang kali diingatkan agar mengikuti aturan penambangan yang baik. Sebelum dialirkan ke sungai, tanah yang akan diambil pasirnya ini dicuci di kolam besar. Setelah itu diendapkan dulu lumpur dan batuan yang menjadi limbah baru kemudian yang dibuang ke saluran sungai air yang tak bercampur limbah.

Diakuinya, masih ada penambang nakal. Namun, soal pencabutan izin katanya bukan kewenangan Pemkab Lotim. Kewenangan penambang merupakan kewenangan provinsi yang mengeluarkan izin. (rus)