Kepemilikan Tanah Masih Timpang

0
Lutfi Zakaria (Suara NTB/ist)

KEPALA Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi NTB Lutfi Zakaria, SIP., M.H., mengakui, penguasaan kepemilikan tanah di Indonesia masih timpang. Menurutnya, sedikit orang Indonesia yang menguasai banyak tanah di Indonesia dan banyak orang yang menguasai sedikit tanah, sehingga terjadi ketimpangan penguasaan kepemilikan.

Dengan demikian juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, karena pada dasarnya seluruh kehidupan aspek, terutama perekonomian dan seterusnya selalu bertematik dasarnya adalah di tanah. Ketika tanah tidak dikuasai, kecenderungan terhadap kemakmuran rakyat juga semakin berkurang, ujarnya pada Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2023, di Mataram, Kamis, 30 November 2023.

Acara ini juga dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dan anggota gugus tugas dari provinsi dan kabupaten/kota.
Untuk itu, ujarnya, perlu adanya penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Menurutnya, melalui penataan aset dan penataan akses inilah yang disebut dengan reforma agrarian. Di Reforma Agraria itu adalah penataan kembali struktur penguasaan pemilikan, penggunaan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan. Melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat, tambahnya.

Dijelaskannya, mengenai penataan aset adalah penataan kembali penguasaan pemilikan penggunaan pemanfaatan tanah untuk menciptakan keadilan. Dalam penguasaan dan kepemilikan tanah dan penataan akses itu adalah program pemberdayaan ekonomi terhadap subjek.

Dalam melakukan reforma agrarian, terangnya, untuk percepatannya dibentuk adanya tim percepatan reforma agraria nasional, berdasarkan Perpres 62 tahun 2023. Di tingkat nasional, tim percepatan reforma agraria nasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dengan ketuanya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dibantu tim pelaksana percepatan reforma agraria dengan Ketuanya Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah Ruang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara untuk pelaksanaan reforma agraria di daerah, gubernur, bupati dan walikota membentuk dan menetapkan gugus tugas reforma agraria di tingkat provinsi dan kabupaten. Dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan tim pelaksana percepatan reformasi agraria, terangnya.

Terkait tugas GTRA di Provinsi NTB, terutama berkaitan dengan penataan aset, yaitu penyediaan tanah objek reforma agraria untuk pelaksanaan penataan aset yang berasal dari hasil pelepasan kawasan hutan. Dalam hal ini, sudah dilakukan inventarisasi dan verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima.

Hasil rekomendasi untuk penataan batas di Kabupaten Bima, tambahnya, sejumlah 445 bidang dengan luas 29,70 hektar dan di Kabupaten Lombok Timur sejumlah 394 bidang dengan luas 19,24 hektar. Selain itu, terkait dengan penyediaan tanah objek reforma agraria dari tanah transmigrasi. Pihaknya menginventarisasi penguasaan pemilihan bidang lahan di lokasi transmigrasi di Desa Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Dari hasilnya tersedia adanya basis database address terkait dengan penguasaan pemilihan lahan transmigrasi tersebut di mana teridentifikasi ada 197 bidang lahan pekarangan dan 200 bidang lahan usaha.

Tindaklanjutnya adalah akan melakukan legalisasi aset, akan tetapi kita arahkan terlebih dahulu di 2024 legalisasi asetnya di mana subjeknya yang sesuai dengan SK Bupati. tetapi untuk yang tidak sesuai dengan SK Bupati kita akan arahkan untuk dibahas ditangani lebih lanjut oleh Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Lombok Timur, terangnya.

Diakuinya, masalah lain yang mesti diselesaikan adalah penyelesaian konflik PT. Tresno Kenangan. Dari hasil data lapangan, ungkapnya, hampir semua sudah dikuasai masyarakat. Menurutnya, yang belum ada, yang lahan yang menjadi lokasi buat motocross. Pihaknya mengharapkan ada solusi dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga status aset menjadi jelas dan tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Sementara Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi, menegaskan, dalam tata kelola pertanahan ini ada tiga hal yang mesti diperhatikan. Pertama, reformasi perubahan penyempurnaan komitmen, karena sekarang adalah menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga pada kasus ini tidak sekedar melakukan penataan ulang tentang aset-aset, tapi bagaimana masyarakat mampu mengakses dalam konteks pemberdayaan kesejahteraan ke depan.
Walaupun NTB misalnya penguasaan 0,3 hektar satu KK atau satu hektar 3 KK masih belum mencerminkan akan hadirnya sebuah kesejahteraan. Tetapi setidaknya dengan melakukan redistribusi aset tanah, maka segelintir orang yang menguasai banyak tanah akan berubah menjadi sebanyak-banyaknya orang menguasai tanah, walaupun sama-sama sedikit ini, tambahnya.

Sekarang ini, ungkapnya, banyak terjadi perubahan regulasi di kementerian, sehingga membuat jajaran di daerah belum bersikap. Pemerintah daerah bukannya tidak mau bersikap atau menindaklanjuti kebijakan yang ada, tapi khawatir ada perubahan regulasi di pusat, sehingga apa yang sudah dikerjakan sia-sia. Untuk itu, pihaknya mengharapkan dengan pemilu serempak dan pilkada serentak pada tahun-tahun berikutnya kebijakan antara pusat dan daerah bisa sinkron. (ham)