Hingga Akhir November, Dana Desa di NTB Sudah Tersalur Rp1 Triliun

0
Ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Hingga 29 November 2023, penyaluran Dana Desa di Provinsi NTB sudah terealisasi sebesar Rp1 triliun lebih atau tepatnya Rp1.071,71 miliar (95,55%) dari pagu.
Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan realisasi penyaluran paling tinggi pada Provinsi NTB, yaitu sebesar 100% dari pagu dan Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah dengan realisasi paling rendah yaitu sebesar 89,96%.

Kabid PPA II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Maryono mengatakan, secara umum kinerja APBN regional Nusa Tenggara Barat sampai dengan 29 November 2023 dari sisi Belanja Negara telah terealisasi sebesar Rp22,55 triliun atau 86,06% dari pagu sebesar Rp26,20 triliun.
“Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp8,23 Triliun (82,93%) dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14.32 triliun (87,98%),” kata Maryono kepada wartawan, Kamis, 30 November 2023.

Belanja TKD sendiri terdiri dari Belanja Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), DAK Fisik, Dana Intensif Fiskal, DAK Non Fisik dan Dana Desa.
Sampai dengan 28 November 2023, realisasi Belanja TKD pada Provinsi NTB telah tersalur sebesar Rp14.286,83 miliar atau 87,36% dari pagu TKD sebesar Rp16.354,11 miliar.

Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan realisasi penyaluran TKD tertinggi, yaitu sebesar 91,78% dari pagu dan Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan realisasi paling rendah yaitu sebesar 81,65%.

Penyaluran DBH terealisasi sebesar Rp1.595,07 miliar atau 87,42% dari pagu sebesar Rp1.824,61 miliar. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan realisasi penyaluran paling tinggi pada Provinsi NTB, yaitu sebesar 95,94% dari pagu dan Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan realisasi paling rendah yaitu sebesar 67,34%.

“Penyaluran DAU terealisasi Rp7.678,78 miliar atau 87,52% dari pagu sebesar Rp8.774,03 miliar,” katanya.
Kabupaten Lombok Barat menjadi daerah dengan realisasi penyaluran paling tinggi di Provinsi NTB, yaitu sebesar 90,55% dari pagu dan Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan realisasi paling rendah yaitu sebesar 85,25%.

Sampai dengan 28 November 2023 Realisasi DAK Fisik sebesar Rp1.274,72 miliar atau 80,26% dari pagu sebesar Rp1.588,19 miliar. Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan realisasi penyaluran paling tinggi pada Provinsi NTB, yaitu sebesar 92,21% dari pagu dan Kabupaten Lombok Tengah menjadi daerah dengan realisasi paling rendah yaitu sebesar 73,71%.
Realisasi insentif fiskal per 28 November 2023 pada masing-masing 8 pemda sebagai berikut: Kota Mataram sebesar Rp47,15 miliar, Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp3,09 miliar, Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp2,86 miliar/

Kemudian Lombok Utara sebesar Rp27,79 miliar, Kabupaten Lombok Timur sebesar Rp2,93 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat sebesar Rp9,64 miliar, Kabupaten Sumbawa sebesar Rp5,72 miliar, Kota Bima sebesar Rp21,17 miliar, dan Kabupaten Dompu sebesar Rp5,85 miliar.
“Sampai dengan 28 November 2023 realisasi Insentif Fiskal sebesar Rp126,23 miliar atau 81,26% dari pagu sebesar Rp155,34 miliar,” kata Maryono.

Penyaluran DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp2.537,18 miliar atau 90,31% dari pagu. Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan realisasi penyaluran paling tinggi pada provinsi NTB, yaitu sebesar 92,06% dari pagu dan kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan realisasi paling rendah yaitu sebesar 85,66%.(ris)