FB Tersangka, Moralitas Penegak Hukum Disinggung

0
Dwi Arie Santo. (SuaraNTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transfaransi (Somasi) NTB, Dwi Arie Santo mempertanyakan moralitas aparat penegak hukum khususnya di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum usai Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka.

“KPK adalah lembaga negara, untuk membersihkan  negara ini dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tetapi justru ini ditengarai melakukan praktik tersebut,” kata Aries kepada wartawan, kemarin.

Tentu yang jadi pertanyaan lebih lanjut, yakni terkait proses perekrutan dan pemilihan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga pertanyaan terbesarnya apa alasan utama sehingga pemerintah menetapkan Firli Bahuri sebagai pimpinan KPK.

“Kalau kita bandingkan dengan kepemimpinan KPK pertama sampai dengan sebelum Firli Bahuri tentu sangat berbeda. Meski semua pimpinan KPK memiliki masalah, tetapi untuk Firli sangat berbeda,” sebutnya.

Dia pun menyebutkan dari pimpinan KPK terdahulu semua masalah yang menjerat mereka lebih kepada persoalan moral dan etik saja. Tetapi di persoalan Firli ini jauh dari sifat untuk memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Kalau pimpinan dahulu persoalan yang mereka hadapi jauh dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tetapi di kasus Firli ini sangat dekat sekali dengan aktivitas yang mereka lakukan,” sebutnya.

Aries pun turut menyatakan, moralitas penegakan hukum yang dilakukan KPK dibawa kepemimpinan Firli sangat mengalami kemunduran. Hal ini dapat dibandingkan dengan kepemimpinan pada periode-periode sebelumnya salah satunya saat ketua KPK memenuhi undangan menggunakan helikopter. “Bukan tidak boleh orang menggunakan itu (helikopter), tapi itu lebih ke soal etik. Apalagi Firli merupakan pejabat negara sehingga harusnya bisa memberikan kesan sederhana,” tambahnya.

Aries meminta Presiden agar memberikan atensi. KPK juga harus berbenah untuk memperbaiki martabat, tidak sebatas membuat pernyataan menyerahkan sepenuhnya ke proses hukum.

Dia juga meminta Presiden memberhentikan seluruh pimpinan KPK dan menunjuk pimpinan sementara, serta mendorong pemilihan pimpinan baru paling lambat dua bulan. Mendorong kepada pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya untuk menangani kasus ini secara profesional, dan menindak siapapun yang terlibat. (ils)