Era Digitalisasi, Pj Gubernur Minta Aset Pemprov Harus Bersertifikat Elektronik

0
Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi dan Kepala Kanwil BPN NTB Lutfi Zakaria saat Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2023, di Hotel Lombok Astoria Mataram, Kamis, 30 November 2023. (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Pesatnya perkembangan zaman harus diimbangi dengan kebijakan-kebijakan. Salah satunya penggunaan sertifikat elektronik (digital) untuk aset milik pemerintah dan perorangan. Penggunaan sertifikat elektronik ini sudah diterapkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), termasuk di NTB.

Terkait hal ini, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB mempertimbangkan penggunaan sertifikat elektronik. Era digitalisasi sebuah keniscayaan mau tidak mau siap tidak siap suka tidak suka ini adalah pilihan masa depan, ujarnya saat Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi NTB Tahun 2023, di Hotel Lombok Astoria Mataram, Kamis, 30 November 2023.

Untuk itu, ujarnya, Pemprov NTB pada kasus pertanahan dalam konteks-konteks penyesuaian, karena masalah tanah tidak lagi menjadi bagian dari Pemprov NTB. Sebelumnya, kewenangan masalah tanah ada di Biro Pemerintahan Setda NTB, sehingga Asisten 1 Setda NTB dan Biro Hukum Setda NTB harus memikirkan dan mengkaji penanganan masalah tanah di Pemprov NTB.

Ya tetapi ketika berbicara tentang tadi kekiniannya adalah akses tanah dan melihat permasalahan-permasalahan pertanahan yang ujung-ujungnya tugas pemerintah adalah sebagai fasilitator, apalagi gubernur sekarang menjadi Ketua GTRA. Adalah secara kelembagaan menjadi penting kiranya ada nomenklatur yang khusus menangani masalah tanah, tambahnya.

Terkait masalah sertifikat elektronik, Mamiq Gita, secara berseloroh mengakui, jika dirinya bersama pejabat lainnya yang merupakan generasi kolonial belum afdol jika belum memegang sertifikat secara fisik. Meski sudah memiliki sertifikat tanah secara elektronik, masih merasa belum memiliki sertifikat. Apalagi khawatir jika sertifikat eletronik diretas oleh pihak tertentu, sehingga mereka yang merasa memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan, hak kepemilikan aset dikuasai orang lain.

Selain itu, jika ada warga yang gagap teknologi, khawatir salah klik aplikasi, bukti kepemilikan secara elektronik bisa melayang.
Meski demikian, ujarnya, digitalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, sehingga pihaknya mengharapkan OPD berwenang di Pemprov NTB juga mempertimbangkan bukti kepemilikan aset secara digital ini.

Sementara Kepala Kanwil BPN Provinsi NTB Lutfi Zakaria, SIP., M.H., mengakui, pihaknya sekarang ini 30% pelayanan yang diberikan sudah menggunakan elektronik. Artinya, dari sisi biaya dan waktu akan lebih efisien. Pihaknya mengharapkan instansi pemerintah di NTB menggunakan sertifikat elektronik untuk bukti kepemilikan asetnya, sehingga bisa meminimalisir permasalahan aset dengan pihak lain.
Untuk mendaftarkan melalui sertifikat mungkin nanti kita bisa berkoordinasi dengan Kepala BPKAD.

Mudah-mudahan nanti dengan sertifikat elektronik permasalahan kesalahan semakin berkurang diakibatkan oleh data yang tidak ada, ujarnya. (ham)