Desain APK Harus Sesuai KPU, APS Milik Caleg Diklaim Ilegal

0
APS lama milik bacaleg (sekarang caleg) diklaim ilegal, karena tidak memiliki persetujuan desain dari KPU KLU. (Suara NTB/ari)

Tanjung (Suara NTB) – KPU Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah menetapkan periode kampanye partai peserta pemilu mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selama periode itu, KPU membolehkan Alat Peraga Kampanye (APK) terpampang di titik-titik yang diatur. Begitu pula desain APK parpol peserta pemilu, harus sudah di-Acc (Accord/sesuai atau selaras) dengan regulasi KPU.

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu, 29 November 2023, Ketua KPU KLU, Juraidin, SH., MH., menerangkan teknis kampanye parpol peserta pemilu sudah diatur oleh KPU, mencakup metode kampanye, rentang waktu kampanye, serta lokasi kampanye. Seluruh mekanisme itu diusulkan oleh partai peserta pemilu kepada KPU dan instansi teknis lain – misalnya Polres Lotara – jika itu menyangkut Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye (pertemuan terbatas).

“Kita persilakan partai politik gunakan metode yang mana. Ada pertemuan terbatas, penyebaran APK, kampanye melalui media cetak, media elektronik, media sosial atau media dalam jaringan, atau kegiatan lain yang tidak melanggar larangan,” kata Juraidin.

Ia menerangkan, penggunaan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan diatur selama 21 hari dari 75 hari proses kampanye secara keseluruhan. Periode tersebut berlaku 21 Januari -10 Februari 2024.

Ia menegaskan, selama proses kampanye, partai peserta pemilu harus mengajukan izin. Untuk STTP tatap muka terbatas, harus mengantongi izin dari pihak Kepolisian – Polres Lotara, ditembuskan ke KPU dan Bawaslu. “Di luar STTP atau yang berizin, maka tidak boleh ada kegiatan itu (kampanye/pertemuan terbatas),”  ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan, kata Juraidin, di masa 75 hari itu, terdapat pertemuan yang sifatnya tidak berizin. Jika ditemukan hal demikian, maka pihaknya berharap lembaga Pengawasan dapat menindaklanjuti sesuai aturan.

Selain media tatap muka, media informasi berupa penyebaran APK (alat peraga kampanye) juga diatur dengan jelas dan dipahami oleh parpol. Hanya saja, dalam pelaksanaan sampai memasuki hari ke-2 kampanye, ia tak menampik, publik masih menjumpai beberapa APS (Alat Peraga Sosialisasi) yang masih terpampang di beberapa tempat. Terhadap APS itu, tegas dia, sudah jelas tidak masuk dalam ranah yang diatur oleh KPU, sehingga secara desain dan aturan, APS tersebut dapat dikatakan ilegal.

“Kalau mau pasang baliho, ukuran maksimal yang dibolehkan 4×7 meter, desain materi juga tidak sembarangan karena mengatur visi, misi, citra diri peserta pemilu. Kalau peserta pemilu, artinya ‘kan parpol, bukan perorangan (caleg).” APS itu tidak diatur dalam Kampanye, yang diatur adalah APK. Maka, kalau ada APS caleg masih beredar, maka jelas itu tidak ada ACC dari kami. Karena yang kami ACC adalah desain APK,’’ tambahnya.

Ia menambahkan, desain APK yang dibolehkan adalah APK parpol selaku peserta Pemilu, bukan APK caleg. Desain APK sudah harus diterima oleh KPU paling lambat 5 hari sebelum masa kampanye dimulai.

Adapun caleg, dibolehkan menyebar pamflet, brosur, stiker dengan mekanisme yang juga diatur oleh aturan KPU. (ari)