APBD Lotim 2024 Ditetapkan Sebesar Rp3,3 Triliun

0
Sidang paripurna DPRD Lotim, Rabu kemarin.

Selong (Suara NTB) – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) APBD 2024 ditetapkan Rp 3,4 triliun. Perturan Daerah (Perda) tentang APBD 2024 ini secara resmi ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Lotim, Rabu, 29 November 2023.

“Hari ini kita bersyukur, karena sebelum batas akhir penetapan RAPBD menjadi APBD kita telah tetapkan,” ungkap Penjabat bupati Lotim, H. M Juaini Taofik. Dijelaskan, Kalau dibandingkan uang APBD dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kisarannya 10-15 persen. Tetapi uang APBD menjadi pemicu perekonomian di daerah.

Karenanya, penjabat Bupati berkomitmen untuk secepatnya bisa mengeksekusi APBD tahun 2024 tersebut  tepat waktu. Pemkab Lotim sudah teken kerjasama dengan pihak PT Bank NTB Syariah untuk bisa membantu percepatan realisasi anggaran. Tahun 2024, belanja daerah ini menggunakan sistem Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Pemkab Lotim difasilitasi oleh Bank NTB Syariah dalam belanja. Yakni pemerintah daerah dapat belanjakan dulu maksimal 60 persen anggarannya sebelum SP2D-nya masuk ke meja perbankan. Dulu awal tahun, kegiatan ditunda karena uang belum ada. Mulai tahun depan, dengan sistem baru yang diterapkan ini maka di awal tahun langsung bisa berkegiatan.  “Semakin cepat, semakin baik lah tapi tetap harus akuntabel. Jangan cepatnya saja tapi tidak akuntabel,” ucapnya.

Beberapa yang menonjol dalam anggaran tahun 2024 ini adalah Urusan Pendidikan dialokasan Rp 1,2 triliun lebih. Jumlah ini mencapai 37,20 persen dari total belanja atau sudah melampaui Mandatory Spending 20 persen. Dana pendidikan ini antara lain  yang dipergunakan untuk pembangunan ruang guru, ruang kelas baru, ruang unit kesehatan sekolah (UKS), laboratorium, perpustakaan, pengadaan alat praktik peraga, Biaya Operasional Sekolah (BOS), PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana penunjang pendidikan lainnya.

Urusan Kesehatan sesuai ketentuan dianggarkan minimal 10 persen dari total belanja. Dalam APBD 2024 dianggarkan sebesar Rp 698 miliar lebih atau 21,47 persen dari total belanja dan melampaui standar minimalnya 10 persen dari total belanja.

Belanja bidang kesehatan ini antara lain untuk SPM bidang kesehatan, meliputi pembangunan Puskesmas, peningkatan fasilitas bangunan RSUD, operasional 5 Rumah Sakit Umum Daerah, operasional 35 Puskesmas, pengadaan obat, bahan medis habis pakai, makan dan minuman di fasilitas kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan guna pencapaian Universal Health Coverage (UHC), Penurunan Stunting, dan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta Rehabilitatif.

Dikarenakan Lotim masih ada pinjaman di PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), maka tahun 2024 mendatang masih harus tetap dibayar yang  nilainya tembus Rp 66 miliar lebih. Teakumulasi total hutang jatuh tempo pemkab Lotim yang harus dibayar sebanyak 68 miliar.

Tahun 2024, sambung Pj Bupati, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih realistis dibandingkan tahu 2023 yang jumlahnya Rp 650 miliar. Tahun 2024 ditarget Rp 550,9 miliar. Sebagai kepala daerah sementara di Lotim, Pj menegaskan estafet kepemimpinan dalam pengelolaan anggaran khususnya sebelum bupati definitif 2024 mendatang bisa lebih sehat. “Sehingga kita tidak meinggalkan utang,” ungkapnya.

Selebihnya, dana desa menjadi berita baik bagi desa. Di mana, tahun 2024 di tengah keterbatasan fiskal kewajiban Lotim untuk memastikan 10 persen DAU di kurangi DAK bisa ditetapkan. Ada hal-hal kecil, lainnya bisa dikerjakan antar alan perbaikan pintu gerbang kantor Bupati, penerangan jala seputar kota sehingga lebih terang dan lainnya.

Tergambar dalam laporan Badan Anggaran yang dibacakan Farouk Bawazier, pemerintah daerah diminta melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam APBD 2023. Pemerintah Daerah diminta juga agar mempercepat realisasi baik Pendapatan, Belanja Fisik dan Keuangan mengingat sisa waktu yang sangat terbatas.

Setelah ada Kesepakatan Bersama Antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur tentang APBD tahun 2024, penjabat Bupati Lombok Timur untuk secepatnya menyampaikannya ke Gubernur NTB untuk dievaluasi. (rus)