Belanja Negara di NTB Terealisasi Rp21 Triliun

0
Ilustrasi

Mataram (Suara NTB) – Sampai dengan 31 Oktober 2023, belanja negara di NTB telah terealisasi sebesar Rp21 triliun. Realisasi belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp7,2 triliun (73,70% dari pagu) dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp13,7 triliun (83,93%).

Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan (DJPb) Provinsi NTB Maryono mengatakan, realisasi belanja Pemerintah Pusat atau belanja Kementerian/Lembaga sampai dengan bulan Oktober tahun 2023 mengalami peningkatan 8,87% dibandingkan dengan tahun yang lalu pada periode yang sama (y-o-y).

Realisasi belanja pegawai bulan Oktober 2023 sebesar Rp2.545,37 miliar atau Rp2,5 triliun. Realisasi tersebut mengalami kenaikan 1,28% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y) atau sebesar 83,57% dari pagu belanja sebesar Rp3.045,87 miliar.

“Secara umum, kontribusi terhadap kenaikan belanja pegawai sampai dengan bulan Oktober 2023 disumbangkan belanja gaji dan tunjangan PNS, belanja gaji dan tunjangan TNI/Polri, belanja gaji dan tunjangan pegawai Non PNS, dan belanja tunjangan khusus dan belanja pegawai transito,” kata Maryono kemarin.

Ia menerangkan, realisasi belanja pegawai sebesar Rp2.545,37 miliar atau 82,73% dari pagu. Realisasi ini tumbuh 1,28% secara tahun ke tahun.
Pertumbuhan tersebut utamanya didorong oleh tingginya realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK yang melonjak dari Rp2,6 miliar di 2022 menjadi Rp14,48 miliar di 2023.

Adapun realisasi belanja barang sampai bulan Oktober 2023 sebesar Rp2.565,15 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp398,61 miliar (15,54%) dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Lima komponen belanja barang tercatat tumbuh positif dibanding tahun lalu dan hanya komponen belanja barang diserahkan ke masyarakat yang mengalami kontraksi (-3,16%). Belanja perjalanan dinas tumbuh tertinggi (40,87%) dengan lonjakan realisasi pada realisasi belanja perjalanan dinas luar negeri yang naik 198,78% dibandingkan Oktober 2022 dengan total realisasi sebesar Rp2,13 miliar.

“Kinerja lima komponen belanja barang tercatat melampaui kinerja tahun lalu dan hanya satu komponen yang mengalami kontraksi. Pertumbuhan belanja barang tersebut menandakan aktivitas satker meningkat dalam menjalankan tusinya,” imbuh Maryono.

Adapun realisasi belanja modal pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp2.169,97 miliar atau sebesar 68,33% dari pagu sebesar Rp3.175,76 miliar. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar 7,95% dibandingkan dengan tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Realisasi belanja modal berupa belanja jalan, irigasi, dan jaringan menyumbang 87,37% dari total realisasi bulan Oktober 2023. Dilihat dari pertumbuhan tahun ke tahun, komponen belanja modal tanah tumbuh sangat tinggi (122,43%) dengan realisasi Rp12,25 miliar.

Realisasi belanja sosial pada bulan Oktober 2023 sebesar Rp17,48 miliar atau sebesar 84,87% dari pagu sebesar Rp20,60 miliar. Realisasi ini meningkat sebesar 28,77% dibandingkan realisasi tahun 2022 pada periode yang sama (y-o-y).

Komponen bansos berupa Perlinsos sudah tersalur Rp16,46 miliar dari pagu Rp19,48 miliar (85%). Kinerja ini tumbuh 25,71% (y-o-y). sementara itu, komponen rehabilitasi sosial sudah tersalur Rp1,02 miliar dari pagu Rp1,16 miliar (88% dari pagu), atau tumbuh 111,96% yoy.(ris)