Kasus Tambang Pasir Besi, Meski Dokumen Tidak Lengkap SPB Tetap Diterbitkan

0
Empat perwira jaga saat dihadirkan sebagai saksi dalam perkara pasir besi dengan terdakwa Zainal Abidin, Syamsul Maarif dan Muhammad Husni . (SuaraNTB/ils)

Mataram (Suara NTB) – Empat orang perwira jaga menemukan adanya kejanggalan di dokumen persyaratan pengapalan yang dilakukan PT AMG, namun Kepala Syahbandar tetap memerintahkan agar surat persetujuan berlayar (SPB) diterbitkan. “Jadi, di periode 2021 sampai 2022 ada kejanggalan berupa adanya surat pernyataan dan keterangan sebagai dokumen pelengkap pengapalan dari biasanya mencantumkan bukti pembayaran royalti PNBP,” kata Faisal Cahyadi salah seorang perwira jaga, Selasa, 28 November 2023.

Kejanggalan tersebut kemudian dilaporkan ke Syahbandar yang saat itu dijabat oleh Sentot Ismudiyanto Kuncoro selaku Kepala. Sentot kemudian memerintahkan kepada perwira jaga agar tetap menerbitkan SPB. “Kejanggalan yang saya temukan tetap dilaporkan ke pimpinan atas perintah perintah dari syahbandar, kami kemudian menerbitkan SPB,” sebutnya.

Adapun dokumen yang diganti dengan surat pernyataan dan keterangan itu berkaitan dengan laporan hasil verifikasi (LHV) dari PT Sucofindo yang menyatakan bahwa perusahaan tambang telah mendapatkan persetujuan rencana kegiatan anggaran biaya (RKAB) dari Kementerian ESDM RI dan bukti pembayaran royalti.

Faisal turut  menegaskan bahwa syahbandar dalam hal ini merupakan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kayangan. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar.

Dia pun mengaku menjadi orang pertama menemukan adanya surat pernyataan dan keterangan sebagai pelengkap dokumen pengapalan. Karena menemukan kejanggalan akhirnya dia menunda keberangkatan kapal yang memuat pasir besi itu. “Surat tersebut saya temukan tanggal 9 Februari 2021 dan sempat menunda keberangkatan kapal sebelum diperintah agar tetap menerbitkan SPB,” jelasnya.

Keterangan demikian, diakui tiga perwira jaga yang turut hadir sebagai saksi bersama Faisal, yakni Nasarudin, Arif Chandra, dan Gemas Azis Gunawan, juga menyatakan hal serupa. Mereka mengakui menerbitkan SPB atas perintah syahbandar.

“Karena ada perintah, jadi kami terbitkan SPB,” ujar masing-masing saksi.

Ketua majelis hakim Mukhlassuddin menanggapinya dengan menyatakan bahwa penerbitan SPB untuk pengapalan material tambang PT AMG tidak sesuai dengan Permenhub RI Nomor 82 Tahun 2014. Hal itu berkaitan dengan SPB yang ditandatangani para perwira jaga di atas nama syahbandar.

“Di SPB kan yang tercantum nama syahbandar, tetapi ditandatangani oleh saksi-saksi. Kalau memang syahbandar ya syahbandar, kenapa perwira jaga yang tanda tangani di atas nama syahbandar,” tanyanya. Hakim kemudian melanjutkan, penandatanganan SPB yang mengatasnamakan syahbandar sudah mengarah pada pidana pemalsuan surat, meskipun ada perintah. Karena yang bertanda tangan adalah perwira jaga.

“Ini sama saja membuat surat palsu, ini bisa dipidanakan karena semua yang anda-anda buat itu salah semua,” kata Mukhlassuddin. Menanggapi pernyataan tersebut, para saksi mengatakan bahwa penerbitan SPB oleh perwira jaga memang tidak ada diatur dalam Permenhub RI Nomor 82 Tahun 2014. Melainkan, para saksi menerbitkan SPB atas perintah pimpinan.

“Penerbitan SPB ini merupakan salah satu perintah pimpinan, jika tidak dilaksanakan maka kami akan diberikan sanksi,” terangnya.

Selama periode 2021 sampai 2022, syahbandar menerbitkan 32 SPB untuk pengapalan 249.000 material tambang PT AMG dengan kelengkapan syarat berupa surat pernyataan dan keterangan dari Kepala Dinas ESDM NTB sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp36 miliar. (ils)