Dalam Pengawasan KPK

0
Ibnu Salim (Suara NTB/ham)

PENYUSUNAN Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTB tahun 2024 memasuki tahap akhir. Dalam penyusunan APBD yang direncanakan tuntas 30 November 2023 besok ini, Pemprov NTB dan DPRD NTB tidak boleh gegabah, karena penyusunannya dalam pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Inspektur Provinsi NTB Ibnu Salim, S.H., M.Si., menegaskan, jika pengawasan ini merupakan salah satu dari 8 area yang menjadi fokus Monitoring Center for Prevention (MCP) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK. Dalam hal ini, MCP Korsupgah KPK memiliki 8 area intervensi. Pertama, Perencanaan dan Penganggaran APBD. Kedua, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Tata Kelola Keuangan Desa, ujarnya, Selasa, 28 November 2023.

Ibnu Salim mengharapkan, pembahasan APBD NTB 2024 ini berjalan tertib dan lancar, sehingga bisa ditetapkan pada 30 November mendatang. Jika sudah cepat ditetapkan, maka cepat dilakukan keputusan dan eksekusi tahun 2024.

Diakuinya, pembahasan APBD yang tepat waktu akan berpengaruh terhadap penilaian MCP. Untuk itu, penyusunan APBD yang berada dalam pengawasan KPK ini cepat selesai. Apalagi, melalui delapan MCP, perencanaan penganggaran dan budgeting, kecepatan pengajuan KUA PPAS memiliki skor tersendiri Kalau terlambat, skornya kurang,” ungkapnya.

Untuk diketahui, pada KUA PPAS APBD NTB tahun 2024, pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6,18 triliun lebih. Terjadi peningkatan sebesar 0,92 persen dibandingkan dengan APBD Perubahan 2023 yaitu sebesar Rp6,12 triliun lebih. Rinciannya, Pendapatan Asli Daerah direncanakan naik sebesar 4,03 persen. Semula pada APBD Perubahan 2023 berjumlah Rp2,98 triliun lebih, kini menjadi sebesar Rp3,10 triliun lebih.

Kemudian pendapatan transfer diprediksi turun sebesar 2,04 persen yang semula pada APBD Perubahan 2023 berjumlah Rp3,14 triliun lebih menjadi Rp3,07 triliun lebih.

Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah diprediksikan turun sebesar 100 persen dari APBD Perubahan tahun 2023. Hal ini disebabkan tidak ada potensi pendapatan dari komponen ini. Sedangkan belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp6,10 triliun lebih. (ham)