Apel Gelar Pasukan, Potensi Kerawanan Pemilu Harus Dipetakan

0
Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang bersama Ketua Bawaslu Kota Mataram Muhammad Yusril serta Forkopimda Kota Mataram melepas burung merpati sebagai tanda pelaksanaan pemilu 2024 berjalan damai dan bermartabat. (Suara NTB/cem)

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Kota Mataram bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyelenggarakan apel gelar pasukan memasuki masa kampanye pemilihan umum (pemilu). Penyelenggaraan pesta demokrasi lima tahunan diharapkan berjalan adil dan berintegritas. Penyelenggara pemilu perlu mengantisipasi potensi kerawanan pemilu.

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dalam sambutannya yang dibacakan oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang menyampaikan, masa kampanye dimulai pada 28 November 2023 – 10 Februari 2024 adalah masa krusial dalam pelaksanaan pemilu. Kampanye dilakukan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran alat peraga kampanye, dan debat calon presiden dan wakil presiden.

Apel siaga merupakan wahana penting dalam menjalankan kegiatan operasional aparat atau petugas menjelang pelaksanaan pemilu. Gelar pasukan diharapkan memberikan perlindungan, pelayanan, dan penegakan hukum dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. “Saya berharap apel siaga pasukan ini dapat memastikan kesiapsiagaan petugas dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum,” ucapnya.

Dikatakan, seluruh pengawas pemilu baik tingkat daerah sampai kecamatan harus memiliki pemahaman yang sama dalam menjalankan dan menegakkan aturan dan regulasi kampanye. Pengawas pemilu memiliki posisi strategis dalam pengawasan kampanye secara terbuka maupun media sosial.

Pengawas perlu mengidentifikasi informasi hoaks yang berkembang di media sosial. Secara khusus, ia meminta penyelenggara pemilu perlu memetakan dan memprediksi kerawanan pemilu sehingga aparat keamanan segera mengambil langkah antisipasi. “Dimungkinkan akan ada pengerahan massa dan terjadinya gesekan karena kekecewaan dari pendukung peserta pemilu. Potensi kerawanan ini perlu diantisipasi,” terangnya.

Ketua Bawaslu Kota Mataram, Muhammad Yusril menyampaikan, kampanye dilaksanakan dengan berbagai metode sesuai yang diatur dalam PKPU 15 dan PKPU 20 Tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum. Di Kota Mataram sendiri tahapan kampanye akan diikuti oleh 18 partai politik peserta pemilu tahun 2024 dimana terdapat 534 calon anggota DPRD Kota Mataram.

Kampanye tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat umum, penyebaran bahan kampanye pemilu, pemasangan alat peraga, dan lain sebagainya. Namun juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi seperti media sosial. “Begitu banyak peserta pemilu dan beragam metode sementara kami di jajaran pengawas pemilu memiliki keterbatasan SDM,” katanya.

Bawaslu akan membentuk 1.248 orang pengawas TPS di 23 hari sebelum pemungutan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, ia berharap kerjasama semua pihak dan partai politik untuk mewujudkan pemilu damai dan bermartabat. Pemilu memiliki tujuan melahirkan pemimpin yang mampu mengantarkan pada tujuan bangsa Indonesia. (cem)