20 Peserta Tes PPPK Lobar Dinyatakan Gugur

0
Jamaludin (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – 20 peserta tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lombok Barat (Lobar) dinyatakan gugur, lantaran tak hadir pada saat tes. Sebab sesuai ketentuan, peserta yang tidak hadir mengikuti tes didiskualifikasi. Sedangkan satu peserta lainnya akan mengikuti tes susulan yang dijadwalkan hari ini (Rabu red).

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM (BKD dan PSDM) Lobar Jamaludin, S.STP.,M.AP., menerangkan, dari jumlah peserta 3.441 yang lolos ikut seleksi tes kompetensi PPPK sebanyak 12 orang mengikuti tes di luar daerah.

Sedangkan 3.429 orang melaksanakan tes di Lombok. Terdapat 21 orang tidak hadir dan 3.408 orang di antaranya yang hadir tes. “Dari 21 yang tidak hadir tes, ada 1 orang karena melahirkan. Dan dapat jadwal susulan besok pagi (hari ini, red) pada sesi 1,” jelas Jamaludin, Selasa, 28 November 2023.

Dijelaskan, satu org yang melahirkan, sebelumnya sudah diusulkan untuk ujian susulan dan usulan BKD pun diterima oleh BKN. “Alhamdulillah dikabulkan dan  besok tanggal 29 dapat jadwal susulannya,” ujarnya.

Satu peserta ini atas nama Dewi Purnama Sari yang akan ikut tes susulan ini dari formasi khusus ahli pertama Tenaga Promosi Kesehatan. Lebih lanjut dikatakan, 3.408 peserta yang sudah ikut tes seleksi sudah diserahkan nilai hasil seleksinya oleh BKN ke BKD.

Penilaian peserta ini pun digodok oleh Panselnas, sesuai harapan mereka akan masuk pengolahan nilai di pusat. Pengolahan nilai peserta ini dimulai dari tanggal 30 November hingga 6 Desember. Artinya pengolahan nilai dilakukan selama dua pekan.”Itu sesuai jadwal, tanggal 6 Desember baru kita dapat hasilnya,,”imbuhnya.

Ditanya terkait nilai afirmasi bagi non ASN sesuai masa mengabdi? Menurutnya belum ada Kebijakan pusat. Pihaknya belum tahu mungkin dalam prosesnya nanti ada kebijakan baru terkait afirmasi ini.

Yang jelas saat ini masih berlaku afirmasi bagi non ASN ini, menggunakan perangkingan. Artinya nilai tertinggi sampai terendah dan tidak menggunakan nilai passing grade. Soal kebijakan ini, domainnya di pusat sebab pihaknya sebatas bisa mengantarkan mereka ikut tes seleksi kompetensi. “Semua kita serahkan ke pusat, tinggal Kita tunggu pengumuman saja tanggal 6 Desember besok,”ujarnya. (her)