Jaksa Eka Divonis 3 Tahun Penjara di Tingkat Banding

0
Eka Putra Raharjo saat mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim.(SuaraNTB/ils)

Mataram (Suara NTB) – Jaksa fungsional pada Kejaksaan Tinggi NTB, Eka Putra Raharjo terdakwa di kasus dugaan pungutan liar (Pungli) proses penerimaan aparatur sipil negara (ASN) tetap divonis selama 3 tahun penjara di tingkat banding. “Menerima permintaan banding terdakwa Eka Putra Raharjo dan jaksa penuntut umum,” bunyi amar putusan majelis hakim tingkat banding dengan hakim ketua I Wayan Wirjana, dikutip dari laman resmi SIPP PN Mataram, Senin, 27 November 2023.

Dalam amar putusan lainnya, mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mtr tanggal 6 Oktober 2023 mengenai kualifikasi tindak pidana. “Menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Beberapa Kali Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum,” bunyi putusan lainnya.

Hakim PT turut menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp150 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. “Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah tetap berada dalam tahanan,” bunyi amar putusan lainnya.

Sebelumnya di Pengadilan Tingkat Pertama, terdakwa Eka Putra Raharjo divonis selama 3 tahun penjara. Terdakwa juga dibebankan membayar denda sebesar Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Hakim turut menyatakan berkas milik terdakwa dikembalikan ke penuntut umum untuk penyidikan dengan pelaku lain di kasus tersebut. Hakim berpendapat bahwa saksi Jatima dan saksi Husni Tamrin harus disidik lebih lanjut dalam perkara aquo (Eka Putra Raharjo).

Sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa selama 3 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider tiga bulan kurungan penjara. Di kasus tersebut, Jaksa Eka terungkap melakukan Pungli terhadap korban saat tes sebagai ASN di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kumham) NTB dan Kejaksaan. Korban berjumlah sembilan orang itu dipungut sejumlah uang dari tahun 2020 hingga 2021 dengan total kerugian sebesar Rp765 juta dengan janji diloloskan sebagai ASN. (ils)