Deklarasi Pemilu Damai, Dandim 1606 Mataram Ajak Stakeholder Wujudkan Pemilu Aman dan Damai

0
Kodim 1606 Mataram inisiasi Deklarasi Pemilu Damai melibatkan stakeholder di KLU, Jumat, 24 November 2023. (Suara NTB/ist)

Tanjung (Suara NTB) – Kodim 1606 Mataram menggalang komitmen Deklarasi Pemilu 2024 di antara lembaga penyelenggara pemilu, partai politik (parpol), Pemda dan Aparat Penegak Hukum (APH). Deklarasi yang masing-masing ditandatangani para pihak, berlangsung di Kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jumat, 24 November 2023.

Pada Deklarasi Damai tersebut, hadir antara lain, Dandim 1606 Mataram, Letkol Arm Muh. Saifudin Khoiruzzamani S.Sos., M.Han., Wakapolres Lombok Utara, Kompol Nyoman Adi, Bupati diwakili Asisten III Setda KLU, H. Rusdi, Komisioner KPU, Dr. H. M. Zaki Abdillah, LC., MA., Perwakilan dari Bawaslu KLU, perwakilan partai politik, serta undangan lainnya.

Dandim 1606 Mataram Letkol Arm Muh. Saifudin, mengungkapkan pemilu serentak merupakan momentum masyarakat dalam menyalurkan hak demokrasinya dalam memilih pemimpin negara dan wakil rakyat di berbagai tingkatan lembaga Legislatif. Masyarakat tentunya berharap, wakil rakyat yang diberikan amanah dapat menjalankan fungsinya sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan baik.

“Kita jadikan komitmen (Pemilu) di KLU ini tidak ada keinginan untuk berbuat rusuh atau kerusakan dalam pemilu nanti,” tegas Dandim.

Ia juga menekankan pentingnya individu ASN untuk mengimplementasikan netralitas dalam Pemilu. Sikap netral itu tentunya sinkron dengan Pengawasan Bawaslu. Sehingga jika terdapat indikasi tidak netral, lembaga Penyelenggara. Sudah menyiapkan posko aduan.

“Jika ada Babinsa atau anggota (TNI) yang melanggar, silakan dilaporkan,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Wakapolres Lombok Utara, Kompol I Nyoman Adi. Pelaksanaan Pemilu serentak dapat berjalan dengan baik jika masing-masing individu menjalankan fungsinya. Ia meminta agar Lembaga Penyelenggara dengan dukungan parpol, senantiasa melakukan sosialisasi dan pemahaman memilih kepada masyarakat.

Nyoman Adi juga ikut menekankan pentingnya netralitas penyelanggara dan ASN khususnya Kepolisian. Bahkan, jika terdapat dugaan tidak netral, ia persilakan anggotanya tersebut dilaporkan.

“Saya ingatkan TNI/Polri supaya netral, kemudian saya harapkan Indonesia ini semakin maju dan hebat,” harapnya.

Kesempatan yang sama, Komisioner Bidang Data dan Informasi, KPU  KLU, Zaki Abdillah menyampaikan tahapan pemilu serentak 2024 khususnya di KLU telah berjalan dengan baik. Sebagai pelaksana di Kabupaten, KPU KLU masih menunggu regulasi dari KPU Pusat yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pemilu dari kampanye, pencoblosan, perhitungan hingga pleno.

“Kampanye akan di mulai pada 28 November sampai dengan 10 Februari 2024. Sedangkan kampanye monologis, kami masih akan mengundang lembaga atau instansi untuk menentukan lokasi dan titik kampanye yang dibolehkan dan tidak diperbolehkan,” paparnya.

Sementara, perwakilan Bawaslu KLU, Hadi Pranata, SH., ikut mengajak seluruh stakeholder untuk menjaga integritas, netralitas dan komitmen bersama mewujudkan Pemilu Damai. Khusus Lombok Utara, kata dia, memiliki karakteristik daerah yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman. Namun demikian, perbedaan pilihan nantinya diharapkan tidak menjadikan masyarakat terpecah belah.(ari)