APBD 2024 Didominasi Belanja Pendidikan dan Kesehatan

0
Sidang Paripurna Jumat kemarin

Selong (Suara NTB) – Tahun 2024 mendatang, APBD Lombok Timur (Lotim) ditarget Rp 3,45 triliun. Tergambar urusan pemerintahan wajib paling banyak menyedot dana hingga mencapai Rp 2,1 triliun. Dari jumlah tersebut, belaja didominasi pada sektor pendidikan dan kesehatan.

Hal ini tertuang dalam sambutan yang dibacakan Penjabat Bupati Lotim, H.M. Juaini Taofik saat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2024, Jumat, 24 November 2023.

Urusan Pendidikan dialokasikan Rp 1,3 triliun. Jumlah ini mencapai 37,20 persen dari total belanja.  Kata Pj Bupati, persentase anggaran yang disiapkan Pemkab Lotim tahun 2024 ni sudah melampaui ketentuan Mandatory Spending Urusan Pendidikan sebesar minimal 20 persen.

Dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan ruang guru, ruang kelas baru, ruang unit kesehatan sekolah (UKS), laboratorium, perpustakaan, pengadaan alat praktek peraga, Biaya Operasional Sekolah (BOS), PAUD, Pendidikan Non Formal/Kesetaraan, pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana penunjang pendidikan lainnya.

Sementara itu, urusan kesehatan dalam RAPBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp 698,79 miliar. Jumlah ini juga melampaui standar minimal belanja bidang kesehatan 10 persen. Di mana jumlah penganggaran tersebut mencapai  21,47 % dari total belanja.

Dana bidang kesehatan ini akan digunakan untuk peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang kesehatan, meliputi pembangunan Puskesmas, peningkatan fasilitas bangunan RSUD, operasional 5 Rumah Sakit Umum Daerah, operasional 35 Puskesmas, pengadaan obat, bahan medis habis pakai, makan dan minuman di fasilitas kesehatan, kepesertaan BPJS Kesehatan guna pencapaian Universal Health Coverage (UHC), Penurunan Stunting, dan Upaya peningkatan kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, serta rehabilitatif.

Sementara itu, pada sektor lain dialokasikan jauh lebih kecil dibanding pendidikan dan kesehatan. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disiapkan Rp 160,3 miliar. Antara lain peningkatan kualitas jalan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan, sanitasi, pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum dan air limbah domestik serta penyediaan sarana prasarana Mall Pelayanan Publik dan infrastruktur lainnya.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 4,2 miliar. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang dilaksanakan Satpol PP, Dinas Damkarmat dan BPBD dianggarkan sebesar Rp 29,2 miliar.

Urusan Sosial Rp 13,9 miliar. Yakni dipergunakan untuk biaya pendidikan anak yatim dan atau kurang mampu, rehabilitasi sosial, jaminan perlindungan sosial, dan pemberdayaan sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar Rp 161,4 miliar. Antara lain untuk Tenaga Kerja dan transmigrasi Rp 8 miliar. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp 11,598 miliar.  Urusan Pangan sebesar Rp 5,2 miliar.  Urusan Lingkungan Hidup Rp 20,2 miliar.  Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp 12,3 miliar. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp 6,14 miliar. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp 16,4 miliar.

Urusan Perhubungan Rp 27 miliar, Urusan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian sebesar Rp 7,5 miliar.

 Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp 14,9 miliar. Urusan Penanaman Modal sebesar Rp 6,347 miliar. Urusan Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 11,1 miliar. Urusan Kebudayaan sebesar Rp 320 juta.Urusan Perpustakaan dan Kearsipan Rp 13,32 miliar.

Sedangkan pada Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan Rp 196,7 miliar. Antara lain ada untuk Urusan Kelautan dan perikanan sebesar Rp 14,2 miliar. Urusan Pariwisata sebesar Rp 9,35 miliar. Urusan Pertanian sebesar Rp 140,2 miliar. Urusan Perdagangan sebesar Rp 9,6 miliar.  Urusan Perindustrian Rp 23,1 miliar.  Sekretariat Daerah sebesar Rp 44,2 miliar. Unsur Sekretariat DPRD sebesar Rp 50,8 miliar.

Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp 558,7 miliar  antara lain untuk  Perencanaan dan Penelitian Rp 7,9 miliar.  Unsur Keuangan sebesar Rp 543,7 miliar yang sebagian besar diarahkan untuk Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. (rus)