AMAN Lotim Serahkan Draf Raperda Perlindungan Adat di Lotim

0
AMAN Lotim konvoi menggunakan pakaian adat menuju kantor DPRD Lotim mengantar Draf Raperda Perlindungan Adat, Kamis kemarin.

Selong (Suara NTB) – Kamis, 23 November 2023, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Lombok Timur (Lotim) secara resmi menyerahkan draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perlindungan Adat Kabupaten Lombok Timur. Penyerahan draf disertai naskah akademik Raperda Perlindungan adat ini sebagai tindak lanjut dari keseriusan AMAN dalam mengusulkan adanya regulasi di tingkat daerah yang melindungi hak-hak adat.

Prosesi penyerahan naskah akademik dan draf Raperda ini dilakukan AMAN NTB diiringi gendang beleq dan semua peserta yang ikut mengantar menggunakan pakaian adat. Rombongan berjalan mulai dari perempatan Pancor menuju Kantor DPRD.

Rombongan Pengurus Daerah (PD) AMAN Lotim ini diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Lotim, Saefullah. Politisi Partai Golkar itu menyambut baik tekad AMAN untuk memperjuangkan hak-hak adat.

Anggota PRD Lotim siap mengawal secara intensif proses pembuatan Perda Perlindungan hak adat. Diketahui sebelumnya juga sudah didiskusikan untuk pembentukan Perda ini bersama dengan pihak AMAN. “Ini sebagai wujud kepedulian terhadap hak-hak masyarakat adat dan tanah adat yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat adat,” terangnya.

Ketua PD AMAN Lotim, Sayadi menyebut, keberadaan tanah ulayat atau tanah adat di Lotim memiliki hubungan erat dengan identitas dan kehidupan masyarakat adat. Dihadirkannya Perda Perlindungan Adat ini diharapkan  dapat menjadi payung hukum yang kokoh untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan tanah adat dari klaim investasi yang tidak sesuai dengan Undang-undang 1945.

Ketua Tim Internal Inisiasi Perda Perlindungan Adat AMAN NTB, Lalu Saparudin Aldi menyampaikan Perda Adat ini dihadirkan dengan tujuan melindungi tanah adat dan hak-hak adat lainnya. Keberadaan tanah adat utamanya dikhawatirkan disalahgunakan. Meski atas alasan investasi, tidak diinginkan hak-hak adat ini digerus orang.

Apeng mengatakan, keberadaan komunitas adat ini sebenarnya sudah mendapat pengakuan lama oleh pemerintah. Bahkan jauh sebelumnya semenjak era kolonial Belanda. Akan tetapi, pasca reformasi tahun 1998 banyak tantangan yang dihadapi masyarakat adat. (rus)