Walikota Minta APS Melanggar Ditertibkan

0

Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram H. Mohan Roliskana meminta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis di lingkup Pemkot Mataram, agar menertibkan alat peraga sosialisasi yang dipasang secara sporadik dan melanggar aturan oleh berbagai pihak di Kota Mataram. “Saat rapat koordinasi tadi Pak Wali memerintahkan kami untuk menertibkan APS yang melanggar aturan,” kata Asisten I Setda Kota Mataram Lalu Martawang ditemui di ruang kerjanya, Senin, 20 November 2023.

Catatan utama dari itu semua lanjut Martawang, bahwa kota ini harus tetap indah dan estetik sehingga diminta berbagai pihak yang memasang alat peraga sosialisasi yang tidak beraturan atau tidak pada tempatnya untuk melakukan pencabutan mandiri terhadap lokasi dipasang. Jika imbauan pemerintah tidak diindahkan, maka tim terpadu yang dimiliki Kota Mataram akan melakukan penertiban APS. Penertiban ini dilakukan sampai tanggal 27 November.

Penertiban APS yang melanggar aturan menjadi tanggungjawab Pemkot Mataram. Sementara saat masa kampanye partai politik maupun pasangan calon presiden dan wakil presiden serta calon legislatif akan dimulai tanggal 28 November pekan depan, maka menjadi kewenangan tim terpadu dari Bawaslu, KPU, dan Pemkot Mataram. “Maka bukan lagi APS yang ada, melainkan alat peraga kampanye,” terangnya.

Untuk alat peraga kampanye Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram akan meminta lokasi mana saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk pemasangan alat peraga kampanye. Titik-titik pemasangan APK akan di SK-kan oleh KPU Kota Mataram.

Ditambahkan, penyelenggara pemilu juga akan mengeluarkan surat keputusan lapangan-lapangan yang digunakan sebagai tempat kampanye oleh parpol atau paslon tertentu.

Pemkot Mataram merekomendasikan lapangan yang bisa digunakan sesuai dengan Peraturan Walikota berkaitan dengan alat peraga kampanye. “Dari perwal itu bisa direfresensikan oleh KPU untuk mengeluarkan SK dan menjadi petunjuk bagi partai politik dan paslon dalam memasang APK dan rapat umum,” terangnya.

Lapangan yang tidak direkomendasikan dijadikan tempat kampanye yaitu, Lapangan Sangkareang, Lapangan Rembiga, Lapangan Malomba, dan Lapangan Udayana. Sementara lapangan yang alternatif dijadikan lokasi kampanye adalah, Lapangan Selagalas, Lapangan Karang Sukun, dan Lapangan Karang Pule.

Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Mataram ini menambahkan, penertiban secara terpadu alat peraga kampanye akan diawali dengan apel bersama penyelenggara pemilu dan tim terpadu. (cem)