Mataram (Suara NTB) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi daerah dengan serapan pupuk subsidi paling rendah dari 10 kabupaten/kota di Provinsi NTB. Tahun 2023 ini, kuota pupuk urea subsidi di Provinsi NTB mencapai 182.080,91 ton. Terbagi 262,01 ton untuk Kota Mataram. 6.281 ton untuk Lombok Barat. 7.185 ton untuk Lombok Utara. 18.213 ton untuk Kabupaten Lombok Tengah.
17.961 ton untuk Kabupaten Lombok Timur. 55.249 ton untuk Kabupaten Sumbawa. 8.298 untuk Kabupaten Sumbawa Barat. 23.912 untuk Kabupaten Dompu. 2.236 ton untuk Kota Bima. Dan 42.483 ton untuk Kabupaten Bima. Hingga 17 November 2023 ini, serapannya 96,67 persen Kota Mataram. 98,91 persen Lombok Barat. 93,21 persen Lombok Utara. 91,84 persen untuk Lombok Tengah.
Selanjutnya 97,44 persen serapan di Kabupaten Lombok Timur. 91,11 persen Kabupaten Sumbawa. 53,28 persen Kabupaten Sumbawa Barat. 82,26 persen serapan Kabupaten Dompu.92,31 persen serapan Kota Bima. Dan 93,81 persen serapan di Kabupaten Bima. Atau secara keseluruhan NTB, total serapan sudah mencapai 89,93 persen.
Manager Penjualan Pupuk Indonesia Wilayah NTB, Rudi Sulistya di Mataram, Senin (20/11) kemarin mengatakan, selain pupuk urea subsidi, sama halnya dengan serapan pupuk NPK subsidi. Tahun 2023 ini Provinsi NTB mendapatkan alokasi sebanyak 106.836 ton. Serapan di Kabupaten Sumbawa Barat juga mendapat catatan merah. Hingga 17 November 2023 ini, serapannya baru mencapai 36,40 persen dari kuotanya. Sementara kabupaten/kota lainnya rata-rata sudah diatas 84 persen, bahkan ada yang mencapai 99,55 persen. Atau secara total, serapan NTB sudah mencapai 89,49 persen.
Saat ini sudah memasuki musim penghujan, Rudi mengatakan, stok pupuk yang tersedia saat ini sangat mencukupi sebanyak 30 ribuan ton. Untuk mengantisipasi permintaan pupuk oleh petani, para distributor diminta untuk menarik stok pupuk yang tersedia di gudang-gudang produsen. “Kita malah minta distributor menarik stok. Supaya jangan sampai dianggap melakukan penimbunan pupuk. Kita minta seluruh distributor nebus semua. Mau ada permintaan, ndak ada permintaan harus ditebus untuk memenuhi stok di distributor dan kios-kios pengecer,” ujarnya.
Jangan sampai, saat ada permintaan dari petani, para distributor baru melakukan penebusan pupuk di produsen. “Jangan sampai pas ada kebutuhan baru ngambil. Malah terlambat nanti distribusinya. Diamankan saja dulu stoknya,” imbuhnya. Pada bagian lain, Rudi juga menyampaikan, untuk kuota pupuk tahun 2024 saat ini tengan dilakukan pengumpulan data dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota. Sekitar pertengahan Desember kemungkinan akan diketahui kuota dari Kementerian Pertanian. Yang terpenting saat ini, menurutnya harus diserap habis terlebih dahulu kuota pupuk yang sudah diberikan untuk tahun 2023. (bul)