Kejari Telisik Penggunaan DBHCHT Lobar

0

Giri Menang (Suara NTB) – Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) sedang ditelisik Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram. Penyidik Adhiyaksa itu sedang melakukan tahap pengumpulan data dan bahan keterangan (Pulbaket) untuk mendalami indikasi penyimpangan dalam pengelolaan DBHCHT ini.

“Jadi, penanganannya masih di tahap pengumpulan data dan bahan keterangan,” kata Kasi Intelejen Kejari Mataram, Muhammad Harun Al Rasyid kepada Suara NTB, Senin, 20 November 2023.

Di tahap pengumpulan data dan bahan keterangan tersebut lanjut Harun, pihaknya akan segera memanggil sejumlah pihak terkait. Hal itu dilakukan untuk menentukan apakah ada perbuatan pidana di penggunaan dana tersebut.”Jadi, sejumlah pihak sudah kita masukkan ke dalam agenda permintaan keterangan dalam penelusuran lebih lanjut,” sebutnya.

Dia pun meyakinkan, jadi di tahap pengumpulan data dan keterangan menjadi tahap awal penanganan suatu masalah. Jika ada bukti yang mengarah ke perbuatan pidana, maka akan ditingkatkan ke tahap selanjutnya. “Jika ada bukti yang mengarah ke perbuatan pidana, pasti akan kita proses. Jika tidak ada, kita bisa hentikan dan kita baru di tahap awal,” jelasnya.

Sementara pihak OPD di Lobar sendiri mengklaim peruntukan sesuai peraturan Menteri Keuangan (PMK). Kendati diduga penggunaan DBHCHT dipakai untuk penggandaan Kendaraan Dinas (Randis) namun anggarannya diganti menggunakan APBD. Lantaran muncul PMK di akhir tahun anggaran yang tidak membolehkan mengunakan DBHCHT untuk membeli Randis. Mengacu PMK 215 Tahun 2021 rincian alokasi dana DBHCHT untuk kesejahteraan masyarakat yakni sebesar 50%, Bidang Kesehatan 40% dan Bidang Penegakan Hukum sebesar 10% dari DBHCHT yang diterima daerah.

Alokasi DBHCHT yang diperoleh Lombok Barat, tahun 2021 sebesar Rp17,1 miliar naik menjadi Rp17,2 miliar tahun 2022. Kemudian naik lagi pada tahun2023 ini mencapai 19 miliar. Dari informasi yang diperoleh, DBHCHT ini terdistribusi ke beberapa OPD. Di antaranya, Satpol-PP, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan OPD serta Bagian lainnya. Dikonfirmasi peruntukkan DBHCHT, Kasatpol PP Baiq Yeni S Ekawati menjelaskan, terkait pengalokasian DBHCHT dari tahun 2020 ada PMK yang membolehkan penggandaan Randis dari DBHCHT. Sehingga pihaknya merencanakan, kemudian masuklah pada anggaran tahun 2021. “Itu awal 2020, itu boleh (DBHCHT untuk beli Randis), di aturannya, PMK nya boleh, ada aturannya,” jelasnya, Selasa, 21 November 2023.

Ia menegaskan, sesuai PMK tersebut jelas membolehkan mengunakan DBHCHT untuk mengadakan Randis. “Sudah jalan ini (dipesan),”ujarnya.

Namun dalam perjalanan waktu, pada akhir tahun anggaran PMK terbaru keluar. Terdapat perubahan yang mengatakan tidak boleh DBHCHT untuk pengadaan Randis. “Siapa yang salah,?,”katanya. Sementara pada tahun berjalan tersebut, Randis itu sudah dipesan oleh Pihak Pemda. Pihaknya pun lengkapi SPJ untuk pembayaran kendaraan tersebut dan pembayaran melalui OPD yang terkait. Pembayaran dilakukan anggaran berikutnya (2022 red).

Namun ia tidak tahu apakah anggaran pembayarannya yang tadinya DBHCHT diganti menggunakan APBD. Sebab setahu dia, DBHCHT boleh dipergunakan untuk penggandaan Randis. “Iya, dan itu bisa, sudah selesai dia,” ujarnya. Sejauh ini, tidak ada masalah dengan itu. Dan sudah dilakukan pemeriksaan BPK, “dan ndak ada masalah, karena Kita mengikuti aturan awalnya,” terangnya. Terkait penggunaan alokasi DBHCHT di luar 10 persen ia juga tidak tahu.”Karena saya kan yang 10 persen saja,”imbuhnya. Sebab ia hanya tahu kalau pihaknya mendapatkan alokasi 10 persen. “Makannya tanya ke OPD terkait (Bappeda) kalau soal itu,” ujarnya.

Terpisah, Kabag Ekonomi Setda Lobar, Agus Rahmat Hidayat menerangkan, tahun ini DBHCHT yang diperoleh Lobar sebesar Rp19 miliar. “Naik sekitar Rp2 miliar dari tahun lalu,”jelasnya. Lebih lanjut dijelaskan, soal alokasi DBHCHT pada OPD pengelola, Pihaknya perlu melihat data lebih lanjut. Namun diakui ada ke Dinas Pariwisata. “Kan dia dari bidang penegakan hukum kalau tidak salah, untuk kegiatan sosialisasi,” ujarnya.

Ia menambahkan untuk meningkatkan jatah DBHCHT ini, pihak Pemda berupaya agar menyentuh pelaku IKM dan UMKM tembakau agar bisa membayar cukai. Sebab kalau berharap dari panen tembakau sedikit hitungannya untuk alokasi DBHCHT. (ils/her)