Kesehatan merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri. Begitu juga dengan kesehatan jiwa harus disyukuri oleh kita sebagai makhluk Tuhan. Meski demikian, masalah kesehatan, khususnya kesehatan jiwa harus mendapat perhatian serius, terutama oleh orang di sekelilingnya. Jika ini tidak mendapat perhatian, maka menimbulkan niat pada orang yang mengalami kesehatan jiwa ini untuk melakukan bunuh diri.
RUMAH Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi NTB Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola RSJ Mutiara Sukma pada Pasal 7 ayat 2 dan 3, mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal ini Penjabat Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan jiwa. Termasuk bisa melaksanakan upaya kesehatan yang khusus menangani pelayanan rujukan dan pengembangan pelayanan di bidang kesehatan jiwa. Tidak hanya itu, penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta melaksanakan pelayanan bermutu sesuai standar pelayanan.
Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan jiwa, khususnya pelayanan kesehatan jiwa cegah bunuh diri, RSJ Mutiara Sukma melakukan transformasi pelayanan terpadu melalui penggabungan antara aplikasi teknologi informasi dan komunikasi sistem kerjasama kelembagaan dengan mekanisme pentahelix yaitu organisasi pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media. Tujuannya mewujudkan kerja bersama yang efisien, efektif dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang kesehatan jiwa, terutama upaya pencegahan bunuh diri.
Terkait hal ini seperti disampaikan Direktur RSJ Mutiara Sukma dr. Wiwin Nurhasida, pihaknya sudah meluncurkan Layanan Pencegahan Orientasi Bunuh Diri (LAPOR BUDIR). LAPOR BUDIR adalah sebuah konsep pelayanan integrasi berbasis sistem informasi. Menurutnya, tujuan umum dari layanan ini adalah menjadi panduan bagi pelaksana Layanan LAPOR BUDIR, sehingga mampu melakukan pencegahan dan penanganan kasus bunuh diri.
Sementara tujuan khususnya, tambahnya, meningkatkan pemahaman terkait pencegahan dan penanganan bunuh diri. Selain itu, mampu menjelaskan alur upaya pencegahan dan penanganan bunuh diri, menjelaskan tentang aplikasi LAPOR BUDIR. ‘’Serta menjelaskan peran tiap sektor terkait (pentahelix) terkait pencegahan dan penanganan bunuh diri,’’ terangnya.
Aplikasi LAPOR BUDIR, klaimnya, mudah diakses oleh masyarakat, karena dapat didownload di Playstore serta memberikan layanan konsultasi 24 jam gratis dengan tenaga profesional (psikolog klinis). Bahkan, jika membutuhkan penanganan lebih lanjut ke RSJ Mutiara Sukma, maka akan ada surat keterangan sebagai luaran dari aplikasi sebagai pengantar ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama untuk mendapatkan rujukan ke RSJ Mutiara Sukma.
Selain layanan pojok healing yang sudah berjalan sejak Juli 2022 juga terdapat upaya lain dari RSJ Mutiara Sukma dalam mendeteksi masalah kesehatan mental dan mencegah risiko bunuh diri pada remaja, yaitu melalui kegiatan Dukungan Kejiwaan dan Psikososial (DKJPS) dan Psikolog Goes to School yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan pojok healing, DKJPS dan Psikolog Goes to School selalu disambut antusias oleh masyarakat, baik remaja hingga dewasa.
Dari laporan World Health Organization (WHO), ujarnya, setiap tahun sebanyak 800.000 orang meninggal dunia akibat bunuh diri atau setiap 40 detik ada satu orang yang meninggal dunia karena bunuh diri. Selain itu, sebanyak 78% bunuh diri terjadi di negara dengan penghasilan rendah dan menengah dengan jumlah 78% (WHO,2017).
Angka bunuh diri di Indonesia sekitar 4,5% dari 100.000 populasi (WHO Region,2017). Data dari Mabes Polri tahun 2012, kasus bunuh diri tercatat sekitar 0,5% dari 100.000 populasi atau sekitar 1.170 kasus bunuh diri setiap tahunnya (Kementerian Kesehatan RI, 2015).
Menurut data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), terjadi peningkatan terkait angka prevalensi terhadap gangguan kesehatan mental (depresi dan kecemasan) di Indonesia pada tahun 2013 (6%) dan tahun 2018 (9,8%). Angka kejadian depresi di Indonesia pada umur ≥15 tahun berdasarkan hasil Riskesdas 2018, menunjukan sebanyak 6,1% yang mengalami depresi (Kemenkes RI, 2018). Sebesar 80-90% orang yang mengalami depresi yang akhirnya melakukan bunuh diri (Nugroho et al, 2022). Menurut Nock dan kawan-kawan (2013), ditemukan di antara orang-orang muda yang melaporkan ide bunuh diri sebanyak 33,4% telah membuat rencana bunuh diri dan 33,9% dari yang terakhir telah benar-benar mencoba untuk bunuh diri.
Untuk itu, ujarnya, kasus bunuh diri mendapat perhatian serius sedunia, yang ditunjukkan dengan ditetapkannya Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia yang diperingati pada setiap tanggal 10 September. Tujuan memperingati hari tersebut adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pencegahan bunuh diri di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Sebagai contoh kasus terbaru bunuh diri, pada tanggal 27 Agustus 2023, tepatnya Minggu malam pukul 21.30, MSH (28 tahun), seorang karyawan swasta, ditemukan meninggal tergantung di kamar kostnya di Kelurahan Karang Taliwang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram. Dari laporan polisi laki-laki tersebut diduga depresi setelah dipecat perusahaan tempatnya bekerja.
Pada pasal 75 ayat 2 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait kesehatan jiwa dinyatakan upaya pencegahan bunuh diri dilakukan melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri.
Pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan jiwa dan upaya pencegahan bunuh diri semestinya dilakukan secara terpadu dan terintegrasi pada fasilitas kesehatan, sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan pasal 179 ayat 1 huruf d UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menjelaskan pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan jiwa diselenggarakan secara terintegrasi pada fasilitas kesehatan secara terpadu, multidisiplin dan berpusat pada kebutuhan pasien (Patient Centered Care).
Teknologi informasi dan komunikasi pada era digital seperti sekarang ini menjadi instrumen vital dalam memberikan pelayanan terbaik. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang wajib dijalankan oleh instansi baik kementerian, lembaga, maupun pemerintahan daerah sebagai perwujudan reformasi birokrasi saat ini.
Pada pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terkait kesehatan jiwa dinyatakan bahwa, upaya pencegahan bunuh diri dilakukan melalui pencegahan faktor risiko bunuh diri, pencegahan timbulnya pemikiran tentang menyakiti diri sendiri, dan pencegahan percobaan bunuh diri.
Dalam melakukan pencegahan di lapangan, pihaknya berusaha melakukan Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Jiwa Masyarakat (PKRS dan Keswamas) dengan berlandaskan Komunikasi Jejaring Kerja Pelayanan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)-Pasung: TPKJM (Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat) Sirukogalar (Sistem Rujukan Komunikasi Tiga Pilar). Tidak hanya itu, pihaknya juga menggelar pojok healing di beberapa lokasi yang strategis. Dari pojok healing ini, pihaknya menerima konsultasi mengenai kejiwaan atau psikologi masyarakat.
Meski demikian, diakuinya, pelayanan ini masih belum optimal dalam mencegah kasus bunuh diri, namun pihaknya bekerja sama dengan berjejaring pentahelix (pemerintah, akademisi, pengusaha, media dan masyarakat) tentang pelayanan cegah bunuh diri. Pihaknya juga melakukan pengembangan sistem informasi pelayanan cegah bunuh diri, termasuk pelayanan cegah bunuh diri terintegrasi dengan sistem informasi dan jejaring pentahelix. Pemanfaatan pelayanan cegah bunuh diri oleh masyarakat, sehingga kasus bunuh diri bisa diminimalisir atau dinihilkan. (ham)
