Jumat Salam di Kelurahan Pejanggik, Bappeda NTB Dalami Kasus Stunting, Kemiskinan hingga Pengelolaan Sampah

0

Mataram (Suara NTB) – Bappeda Provinsi NTB kembali turun ke masyarakat dalam rangka melaksanakan program Jumat Salam yang digaungkan oleh Pj Gubernur NTB Drs H.Lalu Gita Ariadi M.Si. Jumat Salam edisi ke-4 yang berlangsung Jumat, 17 November 2023 digelar di Kelurahan Pejanggik Kota Mataram.

Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Bappeda NTB Dr.Mahjulan bersama sejumlah staf yang mewakili Kepala Bappeda NTB Dr. Ir H. Iswandi M.Si. Mereka disambut oleh Lurah Pejanggik Rahmat Fakhrurozi, SP, MM bersama sekretaris lurah Ihsanul Fauzi, ST.

 Staf Bappeda NTB Priyo Sucahyo, SKM mengatakan Jumat salam merupakan kegiatan yang diinisiasi Pj Gubernur NTB.

Tujuannya adalah untuk menjalin silaturahmi dan menggali informasi dan data masyarakat. Salah satunya terkait dengan masalah stunting dan kemiskinan.

“Khususnya hari ini di Kelurahan Pejanggik. Terkait stunting, kemiskinan, penanganannya, dan potensi-potensi yang ada di sini,” kata Priyo Sucahyo saar membuka dialog.

Sekretaris Lurah Pejanggik Ihsanul Fauzi mengatakan, pihaknya memiliki kader, linmas, dan RT untuk mencari berbagai masalah masyarakat. Misalnya terkait dengan masalah stunting, pihaknya turun langsung dan berkoordinasi dengan Puskesmas.

“Sempat ada stunting di Majeluk, kami cepat bergerak dengan Puskesmas, dipantau selama enam bulan, dan ini sudah selesai. Juga kami support dengan makanan tambahan,” terangnya.

Menurutnya, stunting terjadi karena sejumlah faktor. Salah satunya karena keterbatasan ekonomi keluarga, kurang perhatian orang tua hingga karena masih terjadinya perkawinan anak. Namun semua persoalan tersebut diupayakan bisa selesai dengan sumberdaya yang ada dan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Staf Bappeda NTB lainnya M.Syukri, SP bertanya terkait kondisi kemiskinan di Kelurahan Pejanggik. Sebab target pemerintah pusat di tahun 2024 ini yaitu zero atau nol miskin ekstrem di Indonesia.

Sekretaris Lurah Pejanggik Ihsanul Fauzi menyampaikan bahwa data kemiskinan yang dimiliknya yaitu berdasarkan DTKS. Di mana masih ada 300-400 KK yang masuk dalam data masyarakat miskin.

“Kami ada operatornya, diupdate dua kali setahun, diawali dengan musyawarah di tingkat lingkungan, yang dituangkan dalam berita acara. Lalu dibawa ke kelurahan, musyawarah lagi, lalu berita acara. Jadi berita acara kelurahan ini jadi dasar merubah melalui SIKS NG. Jadi segala bantuan APBD dan APBN sesuai DTKS ini,” katanya.

Lurah Pejanggik Rahmat Fakhrurozi, SP mengatakan, tidak semua stunting terjadi karena ekonomi, tapi juga karena pola asuh . Oleh karena itu pihaknya secara intens berkoordinasi dengan Puskesmas untuk menghadapi persoalan ini.

“Ada warga kami masuk gizi buruk, kami terus datang untuk berikan makanan bergizi. Jadi setiap datang ke masyarakat harus bawa logistik,” katanya.

Dalam hal layanan sosial, pihaknya membutuhkan sarana kedaruratan. Sehingga untuk memperbaiki pelayanan langsung masyarakat, yang perlu didukung sarprasnya tersedia di kelurahan atau di desa.

“Misalnya sampah sungai, masalah di hilir, harus diperbaiki sejak di dalam perjalanannya. Untuk sampah, saat ini TPS memang sudah dikurangi. Jadi di sini banyak persoalan. Oleh karena itu untuk Bappeda saya harapkan ada perencanaan-perencanaan yang dapat mendukung kelurahan,” terangnya.

Sekretaris Bappeda NTB Dr.Mahjulan mengatakan, jika ingin serius dalam mengelola sampah, ada beberapa hal yang harus dilakukan, utamanya yaitu menyiapkan sarana-prasarana dan fasilitasnya.

Bak sampah minimal tiga warna untuk memilah sampah, kemudian gerobak sampah minimal empat. Konsep ini bisa dimulai dari kawasan perumahan terlebih dulu sebelum ke kampung.

“Kita bisa jadikan Kelurahan Pejanggik ini pilot project Bappeda tentang pengelolaan sampah di Mataram. Bisa juga dengan cara bagaimana sampah bisa jadi alat transaksi. Mau ke Puskesmas transaksinya dengan sampah misalnya,” sarannya.(ris)