Persentase Kenaikan UMK Belum Diputuskan

0

Mataram (Suara NTB) – Dewan pengupahan belum memutuskan persentase kenaikan upah minimum kota (UMK) tahun 2024.  Kenaikan upah pekerja akan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Mataram, H. Rudi Suryawan menjelaskan, rapat perdana bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), akademisi, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia belum memutuskan persentase kenaikan upah minimum kota tahun 2024. Data pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan penentuan kenaikan upah masih menunggu data dari pemerintah pusat. “Karena satu data, jadi belum bisa ditentukan persentase kenaikan UMK,” kata Rudi ditemui Jumat, 17 November 2023.

Upah pekerja mengalami kenaikan 10 persen setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Rudi mengakui, secara nasional ada tuntutan dari pekerja menaikkan upah 15 persen. Asosiasi pekerja di Mataram tidak menyebutkan angka atau persentase kenaikan upah. “Kemarin, belum ada disebut harus naik berapa. Kita hanya rapat persiapan, jadi sambil menunggu saja,” terangnya.

Desakan pekerja adalah pasca pemerintah menetapkan UMK harus diikuti oleh pengusaha. Pengusaha kata Rudi, disinyalir tidak memberikan gaji kepada pekerja sesuai UMK. Ia meminta pekerja melaporkan kasus itu kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti. “Silakan dilaporkan, dan pasti akan kita tindaklanjuti,” katanya.

Penetapan UMK Kota Mataram akan menunggu penetapan upah minimum regional (UMR) dari Pemprov NTB. Penetapan UMR biasanya pada 21 November. “Kita akan mulai rapat di tanggal 24 November setelah provinsi menetapkan UMR,” ucapnya.

Besaran UMK Mataram tahun 2022 yakni Rp2.416.953. Upah pekerja mengalami kenaikan 10 persen di tahun 2023 menjadi Rp2.598.079. (cem)