Mataram (Suara NTB) – Kamar Dagang Industri (Kadin) Provinsi NTB menyepakati tiga program yang akan dilaksanakan hingga 2025 untuk mendukung pembangunan di daerah. Tiga program unggulan ini sebagaimana disepakati bersama oleh seluruh pengurus Kadin di NTB pada Rapimprov Kadin NTB pada Sabtu, 11 November 2023.
Wakil Ketua Kadin Provinsi NTB, Ir. Lalu. Anas Amrullah menyampaikan, tiga program unggulan yang merupakan program turunan dari nasional ini diantaranya pertama, Program vokasional, dimana Kadin akan fokus mendorong dunia pendidikan untuk melaksanakan program vokasi yang terintegrasi dengan dunia usaha dan dunia industri.
“Kadin sedang ada di dalam penyusunan strategi daerah merevitalisasi program vokasi. Kadin ikut terlibat disitu,” katanya. Anas mengatakan, pendidikan vokasi yang ada di daerah ini belum nyambung dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Faktanya, mahasiswa atau anak-anak sekolah SMK yang magang atau PKL di dunia usaha tidak nyambung skill yang didapatkannya. Sehingga hasilnya tidak dapat dimaksimalkan.
“Nanti Kadin akan membuat requirement (persyaratan) khusus, apa sih kebutuhannya dunia industri, supaya ini yang disiapkan oleh dunia pendidikan,” imbuhnya. Lalu Anas menambahkan, Kadin rencananya akan membuat Kadin Institut untuk mencetak tenaga-tenaga terampil yang kompeten, dan relevan.
Banyak Balai-balai Latihan Kerja (BLK) yang memberikan pelatihan kepada masyarakat, tetapi keterampilan yang dilatih sudah tidak relevan dengan kebutuhan tenaga kerja saat ini. “Kami sudah diskusi dengan Bappeda, yang dilatih di BLK NTB itu saja sudah tidak relevan dengan kebutuhan saat ini. Harusnya dilihat dulu, apa tren bisnis, tren keterampilan yang dibutuhan sekarang seperti apa. Kita sedang desain SMK, perguruan tinggi, sebelum melaksanakan pendidikan vokasi, ya harusnya ngobrol dulu sama kita, sama dunia usaha, supaya connect (nyambung),” ujarnya.
Lalu program kedua, Kadin akan fokus pada Digitalisasi Ekonomi. Melalui proses pelatihan, pendampingan kepada UMKM. Program ini juga akan dilakukan hingga ke kabupaten/kota. Apalagi program ini merupakan program nasional. UMKM NTB harus melek digital. Ditengah berkembangnya pasar digital (market place) 70 persen pemainnya adalah reseller, bukan produsen. UMKM sebagai produsen produk ini menurut Kadin harus punya kanal sendiri untuk pemasaran produk.
“Kita ingin semua UMKM itu punya kanal jualan sendiri. Tidak di market place. Bagaimana kanal ini dikenal banyak orang, bagaimana strategi market place, itu harus diajarkan . sehingga mereka tidak harus bergantung kepada reseller. Kadin akan menghadirkan praktisi atau pelaku bisnis yang memang menjalankan itu,” katanya.
Ketiga adalah Program Ekonomi Biru (blue economy), khususnya di sektor kelautan perikanan sebagai potensi sumber daya alam terbesar yang dimiliki Indonesia, tanpa terkecuali Provinsi NTB. “Kita fokus ke sana, sedang kita inventarisir potensi apa yang bisa dikembangkan. Kemudian dimaksimalkan daerah kita. Kebetulan saja Ketua Kadin NTB sudah punya kapal kapal penangkap ikan yang nantinya akan bekerjasama dengan kelompok nelayan.
Karena NTB ini memiliki potensi perikanan tangkap tuna sebagai komoditas ekspor yang cukup potensial. Hanya memang belum tergarap maksimal,” imbuhnya. Potensi kelautan perikanan cukup besar. Hanya belum maksimal dikelola. Tidak saja kelautan perikanan, dan budidaya, tanpa terkecuali pariwisata berbasis kelautan perikanan dan konservasi. Pengusaha yang ada di Kadin akan menginventarisir bagaimana budidaya perikanan ramah lingkungan, penangkapan ikan ramah lingkungan. Konservasi, dan kegiatan tersebut harus dilaksanakan melalui feasibility study (FS) terlebih dahulu.
“Kalau sudah FSnya bagus, pengusaha akan terlibat. Termasuk untuk kegiatan usaha konservasi mangrove. Potensi usaha pariwisata berbasis laut juga bisa dikembangkan untuk mendukung optimalisasi potensi sumber daya alam kita,” demikian Anas. (bul)