Pertumbuhan IPM NTB Katagori Tinggi, Pj Gubernur: Jadi Motivasi dan Inspirasi untuk Terus Bekerja Keras

0

Mataram (Suara NTB) – Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat laju pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 72,37 pada tahun 2023, naik dibandingkan tahun 2022 sebesar 71,65. IPM Provinsi NTB berada pada kategori capaian tinggi dan menempatkan NTB pada posisi tujuh nasional.

Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Drs.H.L.Gita Ariadi, M.Si memberikan apresiasi yang tinggi atas capaian IPM NTB tahun 2023 yang meningkat cukup signifikan. ‘’

Ini tentu memotivasi dan menginspirasi kita untuk sama-sama terus bekerja keras. Agar peringkat IPM kita terus membaik dari peringkat papan bawah ke peringkat papan tengah,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 16 November 2023.

Meningkatkan peringkat dari papan tengah ke papan atas, tantangannya tentu tidak mudah. Menurut Pj Gubernur, dibutuhkan kerja keras dan inovasi-inovasi. ‘’ Kita akan fokus dan terus melakukan inovasi pada program yang sudah tertuang dalam RPJMD dengan memanfaatkan sumber daya dan sumber dana yang tersedia,’’ jelasnya.

Di tempat terpisah, Kepala Bappeda NTB, Dr.Ir.H.Iswandi, M.Si mengatakan bahwa perjuangan Provinsi NTB keluar sebagai daerah dengan IPM sedang menjadi tinggi sudah dapat dicapai pada tahun 2023 ini. NTB tergolong sebagai daerah dengan IPM sedang selama puluhan tahun. ‘’ Kini kita sudah menjadi daerah yang mempunyai IPM tergolong tinggi (72,37) mendekati IPM nasional yang sudah mencapai 74,39,’’ ujarnya kepada Suara NTB, Kamis, 16 November 2023.

Capaian ini dapat diwujudkan semakin meningkatnya umur harapan hidup (UHH) yang sudah mencapai 72,02 tahun. Sebelumnya diperkirakan UHH NTB mencapai 67,67 tahun. Peningkatan ini terjadi mengacu pada basis data hasil Sensus Penduduk Tahun 2020.

‘’Kemajuan ini dicapai dengan kebijakan pembangungan kesehatan melalui revitalisasi posyandu menjadi  posyandu keluarga, konsistensi pelaksanaan STBM lima pilar, serta percepatan penurunan stunting,’’ jelasnya.

Efektivitas berbagai program ataukegiatan pembangunan kesehatan yang didukung dengan pemberdayaan masyarakat serta kolaborasi dan sinergi multipihak. Telah menunjukkan dampak yang nyata dalam peningkatan IPM ini. ‘’Keberhasilan ini akan terus ditingkatkan ke depan untuk memacu peningkatan IPM hingga melampui IPM nasional,’’ ujarnya optimis .

Pertumbuhan IPM Provinsi NTB di tahun 2023 mencapai 1,00 persen. Di mana nilai pertumbuhan ini  di atas rata-rata pertumbuhan IPM nasional dan nilai pertumbuhan IPM NTB menempati peringkat ke tujuh secara nasional.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM saat menyampaikan rilis resmi Statistik di Aula Tambora BPS NTB, Rabu, 15 November 2023.

Ia menyebutkan, rata-rata pertumbuhan IPM NTB dari tahun 2020 – 2023 menempati urutan ketiga secara nasional. Terdapat tiga indikator utama yang mempertahankan pertumbuhan IPM yaitu kesehatan, pendidikan dan hidup layak.

“Kita melihat bahwa Provinsi NTB masih mempertahankan pertumbuhan IPM yang cukup baik dari tahun ke tahun. Semoga IPM NTB ke depannya makin meningkat tinggi,” harapnya.

Ia menjelaskan, terdapat dimensi kesehatan yang digambarkan oleh indikator Umur Harapan Hidup, di tahun 2023 Provinsi NTB mencapai 72,02 tahun. Indikator ini meningkat sebanyak 0,36 tahun dibandingkan tahun 2022. Selanjutnya, dimensi pendidikan digambarkan oleh indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. HLS Provinsi NTB di tahun 2023 Provinsi NTB mencapai 13,97 tahun, meningkat 0,01 tahun dibandingkan tahun 2022. Sedangkan RLS-nya sebesar 7,74 tahun dan nilai ini meningkat sebanyak 0,13 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian, lanjutnya, dari dimensi hidup layak yang digambarkan oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan, capaian Provinsi NTB di tahun 2023 sebesar Rp 11.095.000 per orang per tahun. Indikator ini meningkat sebanyak Rp 414 ribu dibandingkan tahun 2022.

Berdasarkan persentase pertumbuhan IPM semua provinsi di Indonesia, tertinggi Papua 1,37 persen, Nusa Tenggara Timur 1,12 persen. Kalimantan Barat 1.09 persen. Kalimantan Timur 1.09 persen.  Maluku Utara 1.02 persen. Dan Nusa Tenggara Barat 1.00 persen.  Dan menyusul provinsi lainnya di Indonesia. (bul)