Taliwang (Suara NTB) – Pangdam IX/Udayana, Mayjen Harfendi menegaskan sikap netralitas TNI tidak dapat ditawar. Dia menyatakan, setiap prajurit TNI harus patuh dan taat terhadap aturan tersebut tanpa terkecuali.
“Kalau itu (netralitas) di Pemilu tidak bisa ditawar. Kami prajurit TNI harus netral tidak boleh berpihak ke mana dan siapa pun,” tandas Mayjen Harfendi kepada wartawan di sela kegiatan kunjungan kerjanya ke Makodim 1628/Sumbawa Barat di Taliwang, Rabu, 15 November 2023.
Jenderal bintang dua ini menyebut, mengenai netralitas TNI pada gelaran Pemilu 2024 mendatang, Panglima TNI secara terus-menerus telah menyurakannya. Bahkan agar selalu diingat oleh seluruh prajurit, penegasan Panglima disuguhkan tidak saja dalam rapat pertemuan internal bahkan lewat baliho dan lain sebagainya. “Coba lihat di mana-mana baliho pak Panglima mengingatkan soal netralitas kepada kami seluruh prajurit TNI,” katanya.
Menurut Pangdam, penerapan sikap netralitas oleh prajurit TNI pada dasarnya sangat mudah. Cukup dengan menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengamankan jalannya Pemilu tanpa harus memihak kepada siapa pun atau partai mana pun yang terlibat sebagai peserta Pemilu. “Jalankan saja tugasnya. Cukup sampai disitu,” tegas jenderal kelahiran Bukittinggi ini.
Sementara itu mengenai agenda kunjungan kerjanya ke Makodim 1628/Sumbawa Barat, Pangdam menyebut, kedatangannya untuk menyapa dan melihat langsung kondisi anggotanya di daerah-daerah. “Ini kunjungan biasa ya. Kebetulan sudah 3 bulan saya menjabat sekarang baru sempat turun menyapa para anggota di daerah,” sebutnya seraya mengaku terkesan dengan kondisi Kabupaten Sumbawa Barat.
“Daerahnya bagus, terus tadi saya sempat berkunjung ke (PT) Amman yang dari cerita saya dengan luar biasa. Ternyata setelah saya lihat tadi memang benar begitu luar biasa,” sambung mantan Koordinator Staf Ahli (Koorsahil) Panglima TNI ini.
Pada kesempatan itu, Pangdam juga menjawab pertanyaan wartawan terkait pemenuhan anggota Makodim 1628/Sumbawa Barat. Menurutnya, secara institusi pemenuhan kebutuhan anggota di tiap kesatuan menjadi skala prioritas. Hanya saja memang, lanjutnya proses itu tidak dapat dilakukan sekaligus. Hal ini dikarenakan kondisi yang sama juga berlaku di banyak Makodim.
“Kalau soal kebutuhan anggota hampir semuanya (Makodim) kekurangan. Makanya kita harus melakukan penambahan secara bertahap. Tidak bisa misalnya langsung 100 persen atau 90 persen itu tidak bisa kita,” imbuh jenderal lulusan Akmil tahun 1989 ini.(bug)
