Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2014 ke DPRD NTB kemarin. Nilai APBD NTB yang diserahkan sebesar Rp5,78 triliun.
Penjabat (Pj) Sekda NTB H. Fathurrahman mengatakan, saat ini KUA PPAS tersebut masih dalam pembahasan. Jika ada dinamika yang muncul antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) dalam rangka menjaga spirit agar APBD NTB bisa sehat.
“Nanti ada dinamika saat proses rapat-rapat antara TAPD dengan banggar. Ya tentu spirit kita untuk menyehatkan APBD. Ya tentu pertimbangan-pertimbangan TAPD kemudian juga pertimbangan-pertimbangan banggar,” kata Fathurrahman kepada wartawan, Rabu, 15 November 2023.
Apakah ada penambahan anggaran sesuai dengan aspirasi dari DPRD ?, menurut Sekda, jika ada penambahan anggaran dalam APBD 2024, tentu harus berasal dari sumber yang jelas. Artinya tidak seperti anggaran bodong yang hanya tampak pada angka, namun tak bisa terealisasi.
“Kita upayakan APBD 2024 sehat, artinya kita juga menyelesaikan utang-utang kewajiban jangka pendek pemerintah. Kemudian di tahun 2025 itu akan menjadi APBD yang sehat tanpa beban utang, siapapun yang jadi gubernur dan wakil gubernur, tak ada utang yang harus diselesaikan,”katanya.
Ia mengatakan, dalam pembahasan anggaran harus ada kompromi dan pendekatan teknokratik dengan pendekatan politik yang selaras. Kemudian soal kabar adanya permintaan tambahan anggaran Rp400 miliar dari DPRD untuk alokasi Pokir, Sekda berkilah bahwa belum ada sidang paripurna lanjutan setelah sidang paripurna penyerahan rancangan KUA PPAS yang kemarin dilakukan.
“Sidang belum ada. Ini kan sedang kita bahas lagi. Kan masih dalam pembahasan. Kita tak bisa menyimpulkan ( pantas atau tak pantas penambahan anggaran pokir),” katanya.
Sementara itu Pj Gubernur NTB Drs H.Lalu Gita Ariadi M.Si mengatakan, terkait dengan berapa jumlah anggaran di APBD 2024 nantinya akan ada penandatanganan kesepakatan. Nanti bisa dilihat apakah dewan setuju atau tidak. “Tanya DPR ya. Belum ada kesepakatan, kan baru kemarin penyerahannya,”katanya.
Terkait dengan adanya permintaan penambahan anggaran dari DPRD sekitar Rp400 miliar pada pembahasan APBD 2024, Pj Gubernur mengatakan, hal itu merupakan harapan dari legislatif yang akan diselesaikan pada saat rapat-rapat pembahasan.
“Namannya juga harapan, nanti diselesaikan, ada mekanismenya. Tapi saya belum melihat detailnya, karena yang detail itu kan TAPD sama Banggar. Saat saya jadi Ketua TAPD hafal angka-angka itu. Nanti saya cek lagi angkanya,” ujar Pj Gubernur.
Seperti diketahui, pembahasan Rancangan APBD 2024 oleh Pemprov NTB dan DPRD NTB berlangsung cukup alot. Hal itu nampak mulai dari rapat paripurna penyerahan KUA-PPAS yang mengalami penundaan di DPRD. Dari informasi yang diserap, salah satu yang membuat pembahasan menjadi alot karena belum disepakatinya alokasi dana Pokir anggota DPRD.
Berdasarkan informasi yang diserap, DPRD NTB meminta alokasi dana Pokir dinaikkan pada APBD 2024 ini. Pemerintaan itu dilatarbelakangi karena ketepatan dengan tahun politik, yakni pemilu 2024. Selain itu alasannya juga karena Penjabat Gubernur tidak diangkat lewat pemilihan langsung sehingga dinilai Penjabat Gubernur tidak terlalu membutuhkan alokasi dana direktif.
Diinformasikan dalam Rancangan KUA-PPAS yang diusulkan eksekutif sudah dialokasikan dana Pokir untuk masing-masing anggota dewan dalam kisaran sebesar Rp2 Miliar per anggota. Namun angka dinilai terlalu kecil, sehingga dewan meminta penambahan dana Pokir antara Rp400 – Rp500 miliar. Sehingga masing-masing anggota akan mendapatkan sekitar Rp7 miliar. (ris)
