Taliwang (Suara NTB) – Bupati Sumbawa Barat, H. W. Musyafirin menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penghargaan itu diberikan atas prestasinya sebagai pemerintah dengan capaian tertinggi perolehan skor Monitoring Center for Prevention (MCP) pada tahun 2023. Penyerahan penghargaan itu langsung diberikan oleh Deputi KPK Bidang Koordinasi dan Supervisi, Irjen Pol Didik Agung Widjanarko.
Penghargaan tersebut diberikan pada acara puncak PeringatanHari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2023, yang diselenggarakan oleh Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Rabu, 15 November 2023.
Penghargaan tersebut diberikan kepada KabupatenSumbawa Barat setelah berdasarkan hasil penilaian MCP mendapatkan nilai tertinggi di Provinsi NTB. Berdasarkan hasil penilaian, realisasi capaian sementara MCP 2023 per tanggal 10 November 2023. Pada penilaian Persentase Keterpenuhan Data, KSB memperoleh nilai sebesar 74.17 persen.
Sementara pada Persentase Hasil Penilaian oleh KPK/Irjen Kemendagri KSB memperoleh sebesar 64.73 persen. Dengan capaian pada Persentase Hasil Penilaian oleh KPK/Irjen Kemendagri itu, KSB pun didapuk sebagai yang tertinggi nilainya di NTB terkait capaian kinerja program pencegahan korupsi tersebut. Capaian KSB terpaut 4 poin dari Pemprov NTB yang berada pada urutan kedua dengan nilai 60.00 persen sementara kabupaten/kota lainnya rata-rata di bawah 60 persen.
Untuk diketahui, MCP merupakan sebuahsistem atau aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk mengimplementasikan mitigasi atas risiko korupsi melalui pemantauan perbaikan dalam 8 area rawan terjadinya tindak pidana korupsi.
Diantaranyapada area Perencanaan dan Penganggaran, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN),Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan terakhir area Pengelolaan Keuangan Desa.
MCP ini pun bertujuan mendorong pemerintah daerah untuk terus dapat melakukan transformasi nilai dalam praktik pemerintahan daerah sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Dan oleh KPK sistem itu merupakan penerapan pelaksanaan tugasnya sebagaimana amanat undang-undangterkait fungsi koordinasi dan monitoring atas upaya-upaya pencegahan korupsiyang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Di sela acara tersebut, Bupati H. W. Musyafirin mengatakan, bahwa komitmen Pemerintah KSB dalam menjalankan MCP tersebut dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pemda KSB bahkan telah membentuk Satuan Tugas Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi “Monitoring Center For Prevention(MCP) di lingkungan Pemda KSB mulai tahun ini lewat SK Bupati Nomor 100.3.3.2.176 Tahun 2023.Dan selanjutnya untuk memastikan bahwa MCP berjalan dengan baik kamimelaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi rutin setiap tiga bulan sekali, paparnya.
Dengan berbagai upaya itu, Bupati selanjutnya menyatakan, Pemda KSB sangat optimis untuk dapat mempertahankan hasil penilaian MCP saat ini. Optimisme Bupati itu didasari atas telah banyaknya data yang dibutuhkan untuk penilaian lanjutan yang telah diunggah pada aplikasi MCP.
Sebenarnya sudah lumayan data yang kami upload (unggah) terbaru keaplikasi MCP tapi belum dilakukan verifikasi oleh tim MCP Pusat. Makanya harapan kami setelah diverifikasi nanti nilai MCP KSB di akhir tahun dapat mencapai target yang telah direncanakan yaitu sebesar 85,00 pesen. Atau bahkan mungkin bisa lebih dari itu, klaimnya.
Acara Hakordia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat V Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK di Istora Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua itu berlangsung selama dua hari sejak tanggal 14 hingga 15 November 2023. Kegiatan bertajuk Road to Hakordia tersebut diikuti oleh 11 pemerintah daerah provinsi dan 115 kabupaten/kota di bawah wilayah V Deputi Koordinasi dan Supervisi KPK. Yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan.(bug/*)
