Diserahkan Wapres di Istana, Lobar Terima Penghargaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tingkat Nasional

0

Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat kembali menorehkan prestasi tingkat Nasional. Kali ini, Lobar mendapatkan penghargaan Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023. Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI KH. Ma’aruf Amin pada Rapat Nasional di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (9/11).

Wapres didampingi didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhajir Effendy dan Menkeu Sri Mulyani. Atas prestasinya tersebut, Lobar pun diberikan dana Insentif Fiskal sebesar Rp6,1 militar. Dana insentif fiskal inipun terbesar di NTB, dibanding tiga kabupaten kota yang menerima penghargaan yang sama. Bupati Lombok Barat Hj Sumiatun selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sedianya menerima penghargaan langsung dari Wapres diwakili oleh Sekda Lobar H Ilham yang berangkat ke Jakarta didampingi Sekretaris Bappeda Dra.Sri Muryaningsih, MM., dan Kabid Renbang Ekonomi Yulinda Irmayani,ST., mewakili Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu, SE.,MM.

Bupati Lobar Hj Sumiatun, Sekda Lobar H Ilham, Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu

Sekda Lobar H Ilham mengatakan, Pemkab Lobar menerima penghargaan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan. “Alhamdulillah Pemkab Lombok Barat mendapatkan penghargaan kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2023, dan diberikan insentif fiskal oleh pemerintah. Penghargaan diberikan langsung oleh pak Wapres,”jelas Sekda kemarin. Penurunan kemiskinan ekstrem ini sesuai arahan pemerintah Pusat untuk mengambil langkah-langkah percepatan penurunan kemiskinan ekstrem. Dari langkah-langkah yang dilakukan Pemda sejak tahun 2022, ternyata itu sudah membuahkan hasil. “Hasilnya menurun menurut angka BPS, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan ekstrem inilah yang diberikan penghargaan oleh pemerintah,”jelasnya. Penghargaan yang diberikan berupa Sertifikat dari Wapres dan insentif fiskal untuk memotivasi kembali Pemda yang sudah mendapatkan penghargaan atau belum mendapatkan penghargaan. Nantinya, Insentif Fiskal ini diarahkan untuk menekankan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan nol persen.

Sekda H Ilham hadiri acara penyerahan penghargaan Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun Berjalan 2023 diperoleh Pemkab Lobar di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia

Kebijakan Pemda di bawah kepemimpinan Bupati Hj Sumiatun, karena ini mandatori pusat ke daerah, kaitan dengan penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting serta inflasi maka pemda memfokuskan program kegiatan di masing-masing OPD menuntaskan kemiskinan ekstrem, mencegah stunting dan inflasi. Disini jelasnya, OPD harus sinergi dalam penanganannya. “Tidak bisa OPD sendiri, tapi harus bersinergi semua OPD,”jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu, SE.,MM., menjelaskan untuk mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah melalui Menteri Keuangan memberikan total insentif fiskal untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp750 miliar. Penyerahan insentif fiskal dilakukan oleh PL sebagai bentuk penghargaan untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem tahun berjalan 2023. Para penerima penghargaan insentif fiskal telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 350/2023 yang diberikan kepada 7 provinsi terbaik, yaitu Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Banten, serta kepada 18 kabupaten/kota dimana di Provinsi NTB ada 4 daerah yang memperoleh penghargaan yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara , Kota Mataram dan Dompu. Dimana Kabapaten Lombok Barat menerima Insentif fiskal sebesar R. 6,1 M lebih yang dibayarkan tahun berjalan di tahun 2023.

Sekda Lobar H Ilham didampingi Sekretaris Bappeda Sri Muryaningsih, dan Kabid Renbang Ekonomi Yulinda Irmayani mewakili Kepala Bappeda Lobar menerima penghargaan dari Wapres RI

Penerima insentif fiskal dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE) dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui web P3KE Kemenko PMK RI, serta alokasi dan realisasi APBD bersifat langsung maupun penunjang. Berbagai langkah konkret yang telah dilakukan untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem, di antaranya dengan melakukan penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE, telah dilakukan konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan juga APBDes.

Diharapkan di tahun anggaran 2024 konsistensi pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama.(her)