Giri Menang (Suara NTB) – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Lombok Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor), Rabu, 15 November 2023 di Aula Jayengrane Kantor Bupati Lobar. Rakor yang dipimpin oleh Bupati Lobar Hj Sumiatun bersama PLT Kepala BKKBN Provinsi NTB Drs. Samaan, M. Si., membahas strategi percepatan penurunan kasus stunting yang sejauh ini berhasil ditekan hingga 12,38 Persen. Angka melampaui target RPJMD sebesar 17 Persen dan nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat sebesar 14 persen.
Hadir dalam kesempatan itu, Para Asisten, Kepala Bappeda H Akhmad Saikhu, Kepala DP2KBP3A Ramdan Hariyanto, Kadikes Arief Suryawirawan, Kepala BPKAD Fauzan Husniadi, Kadis Sosial Lalu Martajaya, Kadis PMD HL Moh Hakam, Kepala DKP Lalu Sukawadi, dan Kepala OPD terkait lainnya serta para Camat. Bupati Lombok Barat dalam sambutanya menyampaikan apresiasi kepada TPPS yang telah bekerja keras menurunkan angka stunting pada bulan Februari tahun 2023 lalu mencapai 13,63 persen, “dan menurun pada bulan Agustus 2023 menjadi 12,38 persen, angka ini sudah di bawah target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat,”terang Bupati.
Dikatakan, mengacu Perpres Nomor 72 tahun 2021 target nasional yang tetapkan sebesar 14 persen. Sehingga dengan pencapaian 12,38 persen, sudah lampui target nasional hingga 1 persen lebih. Ada beberapa hal yang ditekankan Bupati yang butuh perhatian serius dan dikolaborasikan serta kerjasama OPD dalam percepatan penurunan stunting. Diantaranya, optimalisasi upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi Gamak (Gerakan Anti Merarik Korek) melalui pembentukan desa ramah perempuan dan anak di semua desa se Lobar.
Bupati juga menekankan pendampingan sasaran keluarga berisiko Stunting di Lobar sebanyak 50.242 keluarga dimaksimalkan. Selain itu, pemenuhan asupan gizi bagi kelaurga melalui pemberian PMT pemulihan oleh Dikes agar terus dilakukan dan ditingkatkan. Progres Gertak Pangan oleh Dikpangan segera dibuatkan Perbup dan disosialisasikan. Bupati juga menekankan kampanye makan ikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan ditingkatkan agar menjadi kebiasaan masyarakat. “Dan saya minta kepada TPPS dalam hal ini OPD terkait agar Dapur sehat atasi stunting dikembangkan serta diterapkan di semua Desa,”tegas Bupati.
Lebih lanjut, ia juga mengingatkan kepada TPPS bahwa Pemda Lobar belum menyelesaikan laporan penurunan stunting ke Kemendagri melalui Dirjen Bangda. “Saya ingatkan kepada TPPS, bahwa kita masih ada PR belum menyelesaikan laporan percepatan penurunan stunting ke Kemendagri melalui Dirjen Bangda,”tegasnya. Sementara itu, Kadis
Kepala DP2KBP3A mengatakan, pihaknya melakukan pendampingan terhadap keluarga resiko stunting oleh kader. “Kita punya kader 1.600 orang, satu desa itu ada 15 orang,”jelasnya.
Pendampingan keluarga berisiko Stunting ini, tidak semua memiliki anak stunting. Namun keluarga ini ada anaknya menikah di bawah umur, sehingga beresiko stunting. Mereka ini yang didampingi.Pendampingan juga dilakukan oleh OPD lain, seperti rumah tak layak huni, dilakukan oleh Dinas PU dan Perkim. Kemudian lingkungan tidak bersih ada program penanganan dari Dinkes. Sehingga semua OPD mendukung semua, saling berkolaborasi. Pendampingan ini penting mencegah keluarga beresiko menjadi stunting. Sehingga angka stunting terus bisa ditekan dengan meminimalisir penambahan kasus baru.
“Karena kalau Dikes kan kuratif dari angka stunting 13 ke 12 persen, khawatirnya 12 persen bertambah makanya keluarga beresiko ini dikawal (didampingi),”jelasnya. Sehingga nanti pada tahun 2024 angka stunting bisa ditekan satu digit, berimbang 12 persen kuratif terus menurun dan penanganan pencegahan penambahan kasus baru melalui pendampingan keluarga. Terkait pelaporan percepatan penurunan stunting ke Kemendagri, Pihaknya optimis bisa segera diselesaikan.
Sementara itu, Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Lobar, Dr. Mutmainah menerangkan, rakor ini diinisiasi oleh DP2KBP3A bersama BKKBN provinsi.
“Ini membahas progres capaian angka stunting dari tahun ke tahun, Alhamdulillah per Agustus 2023 angkanya 12,38 persen sudah melampaui target nasional 14 persen dan RPJMD angkanya 17 persen tahun 2023,”jelasnya. Dijelaskan dalam rapat itu, OPD lintas sektor diingatkan baik intervensi sensitif maupun intervensi spesifik yang ada di Dikes agar segera perbaharui data-data yang dimiliki, sebab dari 29 Indikator yang diminta Kemendagri khususnya Dirjen Bangda, terdapat 12 Indikator belum tercapai, “kedepan mudah-mudahan 12 Indikator ini bisa tercapai. Kami sudah koordinasi dengan tenaga ahli regional III, ada tiga Indikator dari 12 Indikator kita diberikan semacam dispensasi,”ujarnya.
Kedepan, Pihaknya berharap agar semua indikator yang ditargetkan Kemendagri bisa tercapai. Terkait keluarga berisiko Stunting, pada tahun 2022 angkanya 50.242. Namun tahun 2023, hasil pendataan terakhir bulan Oktober angkanya 30.167, “artinya bisa diturunkan,”jelasnya. Kategori keluarga resiko stunting ini ada beberapa hal, memiliki remaja, anak kecil atau balita, ada ibu hamil. Kalau mereka tidak diintervensi maka rawan stunting. (Her)
