Mataram (Suara NTB) – Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si telah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2024 ke DPRD NTB melalui Sidang Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa, 14 November 2023.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur mengatakan bahwa sebagaimana arahan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta untuk melakukan percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, pengawalan pemilu dan pemilukada. Oleh karena itu, pada KUA PPAS tahun anggaran 2024 ini, Pemprov NTB akan memberikan perhatian khusus terhadap apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah pusat untuk mengawal pelaksanaannya di daerah.
“Selain itu, pemerintah daerah juga akan memfokuskan pada upaya peningkatan produktivitas masyarakat melalui misi bela dan beli produk UMKM lokal. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong penggunaan produk-produk lokal di NTB, dengan harapan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta memberdayakan para pelaku UMKM,” kata Pj Gubernur di hadapan pimpinan dan anggota dewan serta Forkopimda.
Ia mengatakan, penghujung tahun 2023 merupakan sebuah momentum yang berharga bagi penyelenggaraan pemerintahan di NTB. Setelah sukses mengawal perjalanan RPJMD 2019-2023, selanjutnya babak baru dalam mempercepat proses peningkatan pertumbuhan pembangunan di segala sektor telah mampu dituangkan Dalam Rencana Pemerintah Daerah (RPD) 2024-2026.
“Ke depannya, merupakan tugas kita bersama untuk mengawal seluruh rangkaian perjalanan ini, demi mewujudkan NTB yang terus maju melaju di masa yang akan datang,” katanya.
Demi melanjutkan kerja-kerja kepemimpinan sebelumnya dan mempersiapkan lompatan-lompatan progresif kedepan kata Gita Ariadi, NTB Maju Melaju hadir sebagai proses akselerasi yang tidak hanya sekedar menjaga momentum pembangunan, tetapi bagaimana terus memacu akselerasi pembangunan kedepannya.
Pj Gubernur mengatakan, proses penetapan Perda APBD-P tahun anggaran 2023 beberapa waktu lalu telah sama-sama berhasil dicapai. Selanjutnya, Pemprov dan DPRD kembali menyatukan langkah dan kerja untuk menyusun Perda APBD tahun anggaran 2024 yang dimulai dengan penyerahan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2024.
Rancangan KUA dan PPAS ini sebagaimana amanat dalam peraturan pemerintah memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang nantinya akan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Demi tercapainya NTB yang Maju dan Melaju, ada harapan besar dalam proses pembahasan nanti tidak terdapat halangan yang berarti, sehingga kita semua dapat bersepakat untuk mengembalikan postur APBD Pemerintah Provinsi NTB yang sehat,” harapnya.(ris)
