Mataram (Suara NTB) – Penyidik pidana khusus (Pidsus) pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, menelisik dugaan korupsi penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank NTB syariah cabang Kabupaten Sumbawa tahun 2018-2022 senilai Rp8 miliar. “Masih tahap pengumpulan data dan bahan keterangan dulu, jika kita sudah yakin ada perbuatan melawan hukum baru kita tingkatkan penanganannya,” kata Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Indra Zulkarnaen, kepada wartawan, Senin, 13 November 2023.
Pengusutan terhadap kasus itu lanjut Indra, dugaan awalnya yakni sejumlah penerima dana KUR di periode tersebut fiktif. Selain itu ada juga penerima dana KUR yang plafon pinjamannya ditingkatkan secara sepihak oleh pihak Bank. “Dugaan perbuatan pidananya sudah ada, tinggal kita dalami lagi dari pemeriksaan para saksi,” terangnya.
Indra pun menargetkan, di akhir tahun 2023 kasus tersebut bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Bahkan proses penanganannya saat ini sudah mencapai 60 persen tinggal menunggu pemeriksaan saksi. “Kalau 60 persen barangnya sudah jadi (perkaranya), tinggal kita dalami dari keterangan para saksi,” jelasnya.
Sejumlah pihak juga dijadwalkan untuk dimintai keterangan dalam pengusutan terhadap persoalan penyaluran dana KUR. Salah satu saksi yang masuk agenda pemanggilan yakni pimpinan cabang (pinca) Bank NTB syariah, Sumbawa. “Pasti semua saksi kita mintai keterangan nantinya, salah satunya Pinca,” jelasnya.
Dia memastikan, Pinca di penyaluran dana KUR itu memiliki peran yang sangat penting. Karena sebelum dana KUR disalurkan ke para penerima pasti melalui Pinca sebelum disetujui oleh Direktur. “Pasti melalui Pinca dulu, tidak langsung ke Direktur. Namun untuk sementara kasusnya kita dalami sebelum kita tangani lebih lanjut,” tukasnya. (ils)
