DPMPD Dukcapil NTB Minta Kades Terlibat Aktif Wujudkan Pemilu Damai

0

Mataram (Suara NTB) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB menekankan kepada seluruh kepala desa di NTB untuk terlibat aktif dalam mewujudkan pemilu yang damai.

Kepala DPMPD Dukcapil NTB Lalu Ahmad Nur Aulia mengatakan kepala desa adalah penyelenggara atau kelompok terdepan dalam mewujudkan pemilu damai di tingkat desa. Sehingga pihaknya mendorong kepala desa agar bisa memgawal pelaksanaan pemilu 2024 dengan baik.

Ia pun mengaku ikut memberi perhatian pada munculnya dugaan pelanggaran netralitas sejumlah kepala desa saat memberikan dukungan pada salah satu pasangan capres di Mataram beberapa waktu lalu.

Aulia mengatakan, dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa harus berpegang pada aturan yang ada, dalam hal ini UU Desa dan UU tentang Pelaksanaan Pemilu.

“Saya dapat informasi bahwa hal itu sedang didalami oleh Bawaslu, kita ikutilah karena Bawaslu yang memiliki kewenangan,” ujar Lalu Ahmad Nur Aulia kepada wartawan, Senin, 13 November 2023.

Pemprov NTB kata Aulia memiliki program baru yaitu Jumat Salam. Di mana semua kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta turun ke desa-desa untuk menyerap aspirasi sambil menyuarakan pentingnya memelihara kerukunan dan kedamaian saat pemilu. Serta meminta kepala desa tetap menjaga netralitasnya.

“Di dalam Jumat Salam itu juga salah satu yang disuarakan. Bagaimana pelaksanaan kampanye pemilu damai itu yang tetap kita suarakan,” katanya.

Terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas pemilu yang dilakukan oleh para kepala desa, ia mengaku belum mendapatkan laporannya. Sebab Bawaslu selaku lembaga pengawas pemilu yang sedang melakukan penanganan.

Seperti diketahui, Bawaslu NTB sedang mengusut sejumlah Kepala Desa di NTB yang mendeklarasikan dukungan mereka terhadap Ganjar Pranowo dan Mahfud MD untuk pemilu 2024 pada Minggu, 5 November 2023.

Deklarasi dari para kades tersebut dinamakan Des Ganjar. Dimana deklarasi dukungan disampaikan langsung kepada sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, usai membuka Rakorda DPD PDIP di salah satu hotel di Kota Mataram.

“Kasus itu sedang kita lakukan pendalaman, kami sudah bentuk tim untuk melakukan penelusuran informasi awal yang kita dapat dari berbagai pihak termasuk dari media,” ujar Divisi Penanganan Pelanggaran Data Dan Informasi Bawaslu NTB Umar Achmad Seth pekan kemarin.

Tim yang dibentuk Bawaslu NTB untuk mengusut kasus tersebut. Nantinya pihaknya akan memanggil kepala desa-kepala desa yang terlibat dalam deklarasi tersebut.

Kasus ini masih terus didalami dan tidak ada yang melaporkan terkait dengan kejadian tersebut. Tetapi ini merupakan hasil pengawasan dari pihak Bawaslu dari informasi yang ada di media massa maupun media sosial. Mengingat beberapa waktu lalu ramai media memberikan deklarasi dilakukan oleh para kades di NTB. (ris)