Mataram (Suara NTB) – Pemprov NTB telah menyerahkan dokumen rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD NTB akhir pekan kemarin.
Sebagaimana yang tertuang dalam rancangan KUA-PPAS tahun 2024, Pemprov NTB mengajukan anggaran sebesar Rp5,78 triliun. Angka sebesar ini digunakan untuk membiayai belanja wajib dan belanja urusan termasuk untuk membayar cicilan pokok kepada PT.SMI.
DPRD sendiri kemungkinan tidak menerima begitu saja usulan rancangan KUA PPAS 2024 ini lantaran target pendapatan yang berkurang dari APBD Perubahan 2023 sebesar Rp6,1 triliun. Potensi anggota dewan mengajukan kenaikan alokasi pokir bisa saja terjadi.
Menanggapi itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Faturahman mengatakan, beberapa hal yang kemungkinan bisa saja terjadi di dalam proses pembahasan anggaran, salah satunya penambahan anggaran untuk pos pos tertentu. Ia menganggapnya sebagai sesuatu hal yang wajar.
Menurutnya, itu adalah suatu proses, mekanisme atau dinamika yang terjadi antara Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Nanti itu akan berakhir pada pembahasan. Di mana itu menjadi atensi kita bersama kan, baik Banggar maupun TAPD demi sehatnya APBD 2024,” kata Fathurrahman Senin, 13 November 2023.
Ia menegaskan, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKUA-PPAS adalah, penyehatan anggaran. Sehingga pada tahun anggaran berikutnya, tidak ada beban utang yang harus diselesaikan.
“Perlu diperhatikan baik-baik, sehingga kita berharap APBD 2025 nanti tidak menanggung beban utang dan gubernur dan wakil gubernur terpilih nanti tidak terbebani lagi dengan utang,” tegasnya.
Sebelumnya, Asisten I Setda NTB itu juga menyampaikan, pada postur KUA PPAS 2024, pihaknya terus berikhtiar untuk menyehatkan APBD dan penekanannya pada atensi pusat.
Pemerintah pusat sendiri meminta kepada daerah untuk melaksanaan percepatan penurunan stunting, pengendalian inflasi, kemiskinan ekstrem, pengawalan Pemilu dan Pilkada.
“Kami juga berikhtiar untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui misi bela dan beli produk UMKM lokal, demi meningkatkan penggunaan produk lokal,” ucapnya. (ris)
