Dilantik Pj Gubernur, Sumiatun Jadi Perempuan Pertama Jabat Bupati di Lobar

0

Mataram (Suara NTB) – Penjabat (PJ) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., melantik Hj. Sumiatun sebagai Bupati Lombok Barat (Lobar) di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin, 13 November  2023. Hj. Sumiatun dilantik sebagai Bupati Lobar menggantikan H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si dan menjadikannya sebagai perempuan pertama yang dilantik sebagai Bupati di Lobar.

Sumiatun menggantikan Fauzan Khalid yang telah ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTB 2 oleh KPU, 3 November lalu.
Hadir pada pelantikan Hj. Sumiatun sebagai Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi NTB dan Lobar serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lobar.
Pj Gubernur, H. Lalu Gita Ariadi dalam sambutannya memberikan apresiasi dengan dilantiknya Hj. Sumiatun sebagai Bupati Lobar. Apalagi, Hj. Sumiatun memiliki pengalaman yang banyak di pemerintahan, karena pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Lobar dan Ketua DPRD Lobar.

Untuk itu, Pj Gubernur yakin dengan pengalaman yang dimiliki Hj. Sumiatun. Pj Gubernur yakin Sumiatun akan mampu membawa Lobar lebih baik. Beliau sudah sangat hafal, karena terlahir juga dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, sehingga sudah mengetahui betul dinamika, atau tantangan, kendala yang akan dihadapi, ujarnya.

Gubernur yakin, pengalaman Sumiatun sebagai wakil bupati, khususnya pengalaman sebagai mantan Ketua DPRD menjadi bekal yang kuat dalam mengemban amanah, terutama memastikan terjadinya stabilitas ekonomi di daerah dengan memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan harga yang terjangkau. Selain itu, memastikan terjadinya stabilitas sosial, politik dengan mempersiapkan pilkada 2024 yang akan datang dengan memastikan ketersediaan dukungan penganggaran Pilkada 2024.

Penganggaran Pilkada 2024, 40% harus disediakan dalam APBD 2023, 60% nya harus disiapkan pada tahun anggaran 2024 yang akan datang. Alhamdulillah berdasarkan laporan NPHD (Naskah Hibah Perjanjian Daerah) penyelenggaraan pilkada, baik pemilihan gubernur, kabupaten/kota telah dilakukan penandatanganan NPHD antara pemerintah daerah masing-masing dengan penyelenggara pemilihan kepala daerah, yaitu KPU dan Bawaslu. Termasuk dukungan penganggaran bagi aparat keamanan, tambahnya.

Jika semua ini sudah dipenuhi, harapnya, tugas Bupati Lobar bersama forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh agama bisa menciptakan suasana yang kondusif untuk dapat terselenggaranya pesta demokrasi pemilihan umum, pemilihan presiden tanggal 14 Februari 2024 yang akan datang dalam suasana aman dan penuh kedamaian. Pj Gubernur yakin hadirnya Bupati Lobar akan mampu mengatasi situasi yang kondusif di tengah masyarakat, sehingga di era demokratisasi ini pesta demokrasi disambut dengan suasana gembira dan jauh dari suasana ketegangan konflik, friksi-friksi di tengah masyarakat.

Mari kita sambut suasana pesta demokrasi dengan suasana yang riang gembira tanpa harus terjadi konflik yang berpanjangan. Manakala terjadi konflik yang berkepanjangan, kita akan kehilangan orientasi masa depan yang kita masih menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan secara nasional, seperti masalah stunting, penurunan kemiskinan ekstrem dan pengendalian inflasi, tambahnya.
Pj Gubernur juga memberikan apresiasi pada Fauzan Khalid yang sudah memberikan pengabdian bagi Lobar dan berharap bisa sukses dengan ikhtiarnya maju sebagai anggota DPR RI Dapil NTB 2.

Sementara Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi NTB yang juga Kepala Desa Senggigi, Mastur, S.E., mengharapkan Bupati Lobar yang baru dilantik memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Termasuk memperhatikan pihak-pihak yang ikut pada suksesi kepala daerah atau pimpinan BUMD yang akan ikut berpolitik.
Mastur mencontohkan, salah satu pimpinan PT Air Minum Giri Menang yang berencana maju pada pilkada Lobar agar diganti dengan jajaran direksi yang tidak akan ikut berpolitik. Menurutnya, jika masih berpolitik dikhawatirkan akan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pencalonannya. Pihaknya juga meminta agar Bupati Lobar lebih memperhatikan jajaran pemerintah desa, sehingga pembangunan di desa berjalan seperti diharapkan. (ham)