Giri Menang (Suara NTB) – Persoalan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi pembahasan serius di kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar), menyusul realisasinya yang belum maksimal. Hal ini dipicu juga akibat lemahnya OPD penghasil PAD dalam menghasilkan PAD. Salah satunya Satpol PP yang dinilai lemah menegakkan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan optimalisasi PAD.
Ketua komisi II DPRD Lobar yang juga anggota Banggar, H. Abubakar Abdullah menegaskan dari hasil pembahasan Banggar dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD), bahwa salah satu penyebab tidak tercapainya target PAD adalah karena masih adanya masyarakat yang tidak taat kepada Peraturan Daerah yang mengatur tentang itu. “Sementara Pol PP sebagai Institusi penegak Peraturan Daerah belum difungsikan secara optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut, mohon ini menjadi atensi yang serius dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat,” tegas politisi PKS ini, kemarin.
Pemkab diminta agar Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah lebih difungsikan secara maksimal guna membantu kelancaran pelaksanaan Pemerintahan di Lobar. Menurutnya, OPD Penghasil PAD ini belum serius melakukan penggalian terhadap PAD di masing-masing sektor. Karena itu perlu dilakukan evaluasi oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati terhadap jajarannya tersebut. “Harus dievaluasi oleh pimpinan Daerah,” tegasnya.
Pihaknya juga meminta Pemkab harus memberikan mekanisme reward and punishment bagi SKPD dan BUMD yang dapat memberikan capaian kinerja yang baik bagi pelayanan publik dan pencapaian target PAD yang sangat memuaskan baik itu dalam kapasitas kelembagaan maupun dalam kapasitas personal leadership.
Dia juga minta agar dalam upaya peningkatan PAD, Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat untuk segera melakukan langkah-langkah yang lebih sungguh-sungguh profesional dan efektif melalui OPD penghasil PAD, BUMD dan perangkat daerah lainnya. Perlu langkah untuk memperkuat sistem dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah melalui langkah kreatif dan inovatif untuk mencari sumber-sumber PAD secara mandiri dan berkelanjutan.
“Pemkab melalui OPD terkait harus segera melakukan optimalisasi dan pemetaan sumber-sumber PAD yang belum tergali dan belum terkelola secara efektif baik itu potensi pajak potensi kontribusi maupun potensi pendapatan lain-lain yang sah,” sarannya.
Kasatpol PP Lobar, Baiq Yeni S Ekawati mengatakan terkait penegakan Perda untuk optimalisasi PAD, pihaknya bukan tak berbuat. Justru pihaknya bersama OPD terkait seperti PU, DLH turun melakukan penanganan ketika ada bangunan tak memiliki IMB atau PBG dan tak seusia Izin. “Itu kita tetap kontrol bersama PU dan LH, kami jalan,” jelasnya.
Begitu pula pada sektor pajak hotel, sebelumnya aktif dilibatkan oleh Bapenda, seperti penagihan penunggak pajak, pemasangan plang segel. Namun untuk saat ini belum dilibatkan, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi koordinasinya. Sepanjang ada pemberitahuan dan pelibatan, pihaknya pasti turun. “Apalagi ini menyangkut PAD,” tegasnya.
Dalam hal PAD, pihaknya turun patroli menemukan bangunan tak berizin, langsung diminta mengurus izin. Sebab bagaimana pun satpol PP fungsinya pada penegak Perda. Pihaknya juga memiliki penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk turun pembinaan. ‘’Jika tidak bisa dibina, maka ada celah dibawa ke APH. Itu langkah kita,” tegasnya. (her)
