Tanjung (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), sekaligus Bunda PAUD KLU, Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, mengatakan program transisi pendidikan dari PAUD ke SD yang dinilai berhasil oleh Ibu Negara, Iriana Joko Widodo, tidaklah paripurna. Di tengah jalannya program, terdapat kekurangan yang masih harus diperbaiki oleh pemerintah baik eksekutif dan legislatif dalam menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi anak usia dini.
“Penghargaan dari Ibu Presiden adalah satu motivasi bagi kita di daerah untuk menerapkan pendidikan yang berkualitas. Dan KLU siap mensukseskan apa yang dicita-citakan oleh pemerintah,” ungkap Galuh, usai menerima penghargaan di Jakarta, Rabu, 8 November 2023.
Ia menyebut, jumlah PAUD di KLU sebanyak 216 unit. Sebarannya hampir merata di setiap dusun. Namun demikian, volume yang banyak ini menjadi warning bagi pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai.
Secara fisik, kata dia, bangunan PAUD di KLU masih memerlukan perhatian dan kebijakan yang secara langsung menyentuh permasalahan, jika fisik PAUD yang bagus idealnya dibarengi oleh keberadaan prasarana yaitu alat bermain dan perlengkapan edukatif lain yang mendukung.
“Tidak semua PAUD memiliki sarpras yang memadai, sehingga kita sebagai Bunda PAUD dan secara kebetulan punya aspirasi (di DPRD), beberapa PAUD kita prioritaskan untuk mendapatkan sarana maupun prasarana belajar. Dan harapan kita, semua anggota Dewan supaya ikut juga berperan aktif mendukung pendidikan PAUD di KLU dengan menyisihkan aspirasinya untuk peningkatan sarana dan prasarana PAUD,” tandasnya.
Sementara, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, Aluh Nursehan A. Md., menguatkan program transisi PAUD ke SD secara teknis telah berjalan. Bahkan, transisi pendidikan tersebut menjadi komitmen dasar di tingkat lembaga dan guru-guru PAUD. Setelah itu ditindaklanjuti dengan komitmen bersama antara Dinas Dikbudpora dengan Pokja Bunda PAUD dan stakeholder.
Strategi yang dilakukan, kata dia, adalah dengan turun ke bawah memantau pelaksanaan transisi pendidikan di semua lembaga. Berbagai pola yang dilakukan itu kemudian dinilai oleh pemerintah pusat untuk selanjutnya dinyatakan layak mendapat penghargaan Wiyata Dharma Pendidikan kategori Utama, kategori Daerah Tertinggal.
“Tantangan membangun PAUD memang ada, seperti keinginan wali murid (anak harus bisa baca tulis hitung). Tetapi kita tidak putus semangat, orang tua harus diberikan pemahaman bahwa penerimaan peserta didik Baru SD tidak mensyaratkan tes calistung,” ujarnya.
Aluh mengatakan, dalam Transisi Pendidikan PAUD ke SD terdapat 3 target perubahan yang harus benar-benar terlaksana. Pertama, tidak menerapkan tes calistung pada proses rekrutmen SD, kedua, penerapan pengenalan lingkungan sekolah SD selama 2 pekan, dan menerapkan standar belajar yang menyenangkan dengan metode 6 pondasi kemampuan.
“Kita optimis dengan persepsi yang sama, kualitas pendidikan maupun anak didik yang dimulai dari PAUD sampai jenjang berikutnya akan meningkat seiring ikhtiar yang dilakukan semua komponen,” imbuhnya. (ari)
