Mataram (Suara NTB) – Salah satu persoalan utama di sebagian wilayah NTB, terutama di bagian selatan Lombok adalah kekurangan air bersih saat musim kemarau. Karena air adalah kebutuhan dasar masyarakat, maka pemerintah memiliki atensi yang besar untuk mengatasi krisis air bersih, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Untuk mengatasi krisis air bersih dengan pendekatan teknologi, Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs H. Lalu Gita Ariadi M.Si menginisiasi sayembara gelaran Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk mengatasi krisis air bersih. Dengan gelaran TTG tersebut diharapkan ditemukan teknologi sederhana untuk menyulap air laut menjadi air tawar.
Untuk menciptakan teknologi desalinasi sederhana yang dapat mengubah air laut menjadi air tawar, Gita mengatakan membutuhkan peran para peneliti dan pegiat TTG di NTB. Ia mendorong para mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi yang ada di NTB untuk menciptakan peralatan sederhana yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar.
Makanya saya mendorong bagaimana caranya, termasuk di kampus, ayo kita coba berjuang bagaimana menemukan teknologi tepat guna yang sederhana, masyarakat bisa lakukan. Sehingga dia bisa secara mandiri mengubah air laut menjadi air tawar. Minimal untuk mandi, salat dan sebagainya,” kata Gita kepada wartawan Kamis, 9 November 2023.
Pj Gubernur mengatakan bahwa memang sudah ada teknologi untuk mengubah air laut menjadi air tawar yaitu Sea Water Reverse Osmosis (SWRO). Tetapi teknologi tersebut padat modal atau harganya mahal, sehingga investor akan berpikir ulang untuk menanamkan investasinya.
“Saya bilang, daerah selatan Lombok ini pantainya sangat bagus. Bila perlu kita adakan lomba bagaimana teknologi tepat guna yang menemukan teknologi sederhana pengolahan air laut menjadi air tawar,” ucap Gita.
Pada Jumat, 10 November 2023, sebanyak 47 organisasi perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB bersama mitra kerja dikerahkan ke Lombok Timur bagian selatan seperti wilayah Kecamatan Jerowaru. Menurut Pj Gubernur berbagai upaya telah dilakukan instansi terkait untuk mengatasi krisis air yang kerap melanda wilayah Lombok bagian selatan. Namun, hingga saat ini belum menemukan solusi jangka panjang.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB sendiri mencatat ratusan desa/kelurahan mengalami kekeringan setiap tahun. Berdasarkan data sampai 31 Oktober 2023, tercatat 311 desa/kelurahan yang mengalami bencana kekeringan tersebar di 9 kabupaten/kota di provinsi NTB.
Sebanyak 311 desa/kelurahan yang mengalami kekeringan tersebar di 75 kecamatan pada 9 kabupaten/kota. Dengan total masyarakat terdampak sebanyak 165.906 KK atau 581.932 jiwa.(ris)
