Mataram (Suara NTB) – Kepala Perwakilan Badan Pengawasan dan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB Sidi Purnomo mengakui, perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi NTB dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan, setelah pada tahun 2020 di hampir seluruh kabupaten mengalami penurunan pertumbuhan akibat dampak pandemi Covid-19, kecuali pada Kabupaten Sumbawa Barat yang masih didukung sektor pertambangan.
‘’Pertumbuhan positif pada tahun 2022 dipacu oleh berkembangnya kawasan Provinsi NTB karena pembangunan proyek strategis nasional/daerah, event internasional, dan pertumbuhan pariwisata maupun pemicu lainnya. Penyelenggaraan jalan yang baik akan mendukung penguatan infrastruktur konektivitas dan mobilitas serta berdampak pada peningkatan ekonomi wilayah,’’ ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Suara NTB, Selasa, 7 November 2023.
Diakuinya, berdasarkan hasil pengawasan Perwakilan BPKP NTB, penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi NTB memiliki beberapa isu permasalahan. Isu permasalahan pertama, penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi NTB memiliki beberapa isu strategis yakni kuantitas, kualitas, dan overloading.
Sementara isu permasalahan kedua, dalam pelaksanaan peningkatan konektivitas jalan
daerah terdapat beberapa risiko antara lain risiko strategis, operasional, dan fraud yang
dihadapi oleh para pemangku kepentingan. Isu permasalahan ketiga, yaitu terkait
pengawasan intern. Konektivitas jalan daerah merupakan isu lintas sektoral yang perlu
dilakukan pengawasan lintas sektoral secara kolaboratif.
Untuk itu, tambahnya, perwakilan BPKP Provinsi NTB secara adaptif turut hadir untuk memberikan nilai tambah atas akuntabilitas peningkatan konektivitas jalan daerah melalui Clearance (Collaborative Assurance) pada peningkatan konektivitas jalan daerah di Provinsi NTB.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan para stakeholder baik di kementerian/lembaga/pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas konektivitas jalan daerah di Provinsi NTB guna memberikan masukan dan rekomendasi strategis atas area perbaikan pada setiap proses bisnisnya, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, perencanaan, akuntabilitas keuangan dan kinerja, keberlanjutan serta
kebermanfaatan/outcome kepada para pemangku kepentingan.
Selaras dengan hal tersebut, ungkapnya, Perwakilan BPKP NTB menyelenggarakan Seminar mengenai Collaborative Governance dan Collaborative Assurance Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah di Provinsi NTB, Kamis 2 November lalu secara hybrid melalui via zoom dan luring di Aula Bumi Gora BPKP NTB.
Kegiatan ini diikuti auditor di lingkungan Perwakilan BPKP NTB, auditor di lingkungan APIP se NTB, pejabat maupun staf terkait di lingkungan Pemprov NTB, serta pejabat maupun staf terkait di lingkungan Pemkab/Kota di Wilayah Provinsi NTB.
Tujuan kegiatan seminar ini adalah untuk memperoleh informasi dan penjelasan yang lebih baik
dari masing-masing narasumber terkait implementasi collaborative governance dari para
pemangku kepentingan kegiatan percepatan peningkatan jalan daerah di Provinsi NTB. Sementara bentuk dan hasil collaborative assurance yang ideal dan dapat diimplementasikan pada percepatan peningkatan jalan daerah di Provinsi NTB secara berkelanjutan, kontribusi
collaborative assurance untuk penguatan collaborative governance yang ideal bagi para
pemangku kepentingan kegiatan percepatan peningkatan jalan daerah di Provinsi NTB.
Dari Pemprov NTB hadir Inspektur Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., M.Si., dan narasumber yang menyampaikan adalah Kepala Perwakilan BPKP NTB, Sidi Purnomo; akademisi dan Ketua PII Wilayah Jawa Timur, Dr. Ir. Gentur Prihantono; Kepala BPJN NTB, Indra Cahya K; dan Plh Kepala Dinas PUPR NTB, Ir. Lies Nurkomalasari. (ham)
