Bahas Isu Terkini Kekayaan Intelektual, Delegasi Negara ASEAN Berkumpul di Kawasan The Mandalika

0

Praya (Suara NTB) – Kawasan The Mandalika berkesempatan menjadi lokasi gelaran ASEAN Working Group on Intellectual Property Cooperation (AWGIPC) yang ke 71 pada tahun 2023 ini. Di mana Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara pertemuan yang membahas perkembangan dan isu-isu terkini terkait kekayaan intelektual di kawasab Asia Tenggara maupun dunia tersebut. Sejumlah delegasi negara ASEAN hadir pada acara yang gelar di Hotel Pullman Mandalika, Selasa, 7 November 2023.

AWGIPC sendiri merupakan forum pertemuan rutin antar negara anggota ASEAN yang dihadiri oleh perwakilan dari Kantor Kekayaan Intelektual di negara anggota ASEAN. Tujuannya u ntuk membahas isu-isu penting yang mencakup kemajuan Scooping Study untuk mengidentifikasi area prioritas AWGIPC. Sekaligus menjadi bagian persiapan untuk negosiasi tentang Upgraded IP Framework Agreement, mengevaluasi status implementasi dari ASEAN IPR Action Plan 2016-2025 serta pengembangan Rencana Aksi HKI Pasca 2025. Termasuk sebagai bentuk  dukungan dan koordinasi dari negara-negara anggota ASEAN dan mitra dialog lainnya.

Indonesia sendiri ungkap Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI), Min Usihen, selaku anggota ASEAN bakal mendukung seluruh program yang disepakati dalam the ASEAN Intellectual Property (ASEAN IPR) Action Plan 2016 – 2025. Termasuk Rencana Aksi HKI Pasca 2025 untuk mengantisipasi dan mempertimbangkan kemunculan teknologi baru yang meramalkan landsace Kekayaan Intelektual (KI) di ASEAN.

Saat ini jelas Min Usihen, Indonesia meruoakan country champion untuk beberapa inisiatif yang tercantum dalam the ASEAN IPR Action Plan 2016-2025 yang terkait dengan hak cipta, SDGPTEBT (Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional) serta IPR helpdesk. Khususnya lagi di bidang SDGPTEBT, Indonesia sendiri telah menjadi pemimpin dalam  penyampaian rencana aksi dalam pembahasan dibidang tersebut. Karena memang Indonesia memiliki pengalaman dalam menangani pelindungan KI, mengingat alam serta budaya di Indonesia yang sangat kaya dan beragam.

DJKI sendiri tanggal 7 Juli 2023 lalu telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Prihal pendirian Lembaga Pelatihan Kekayaan Intelektual (IP Academy) di Indonesia. Kehadiran lembaga tersebut diharapkan mampu memberikan informasi terkait KI dan mengedukasi pemangku kepentingan di Indonesia.

Sehingga penting para pemangku kepentingan di Indonesia nantinya untuk dapat memahami dan mengetahui KI secara utuh. Supaya dapat memanfaatkan dan mengelola hak KI-nya untuk bisnis tanpa melanggar hak KI pihak lain.

Karena masih baru, keberadaan Lembaga Pelatihan Kekayaan Intelektual (IP Academy) di Indonesia tersebut tentu  masih butuk banyak pembenahan. Untuk itu, kedepan pihknya berharap dapat menjalani kerja sama dengan Akademi Kekayaan Intelektual ASEAN maupun dengan negara anggota ASEAN yang telah menerapkan Akademi Kekayaan Intelektual tersebut dinegaranya masing-masing. Agar keberadaan Indonesia IP Academy itu nantinya bisa optimal sebagaimana yang diharapkan.

Lebih lanjut Min Usihen menambahkan, dalam upaya mendukung geliat ekonomi kreatif, pendidikan tentang KI menjadi hal penting untuk dilakukan. Dalam menggaet talenta muda agar memahami sistem KI sejak dini. Dengan begitu diharapkan masyarakat bisa tumbuh secara mandiri khususnya dalam bidang ekonomi serta bisa menghasilkan produk – produk KI.

“Indonesia juga memiliki berbagai kegiatan seperti agen diseminasi kekayaan intelektual, IP Goes to School, Indonesia IP Academy serta program-program peningkatan kapasitas yang terdiri dari roving seminar, Satu Jam Bersama Menteri Hukum dan HAM, dan Mobile IP Clinic (MIC) yang diselenggarakan di seluruh wilayah di Indonesia,” tandasnya. (kir)