Tahun Politik, Suasana Kondusif Harus Diciptakan

0

Mataram (Suara NTB) – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi NTB Dr. Buya Subki Sasaki mengingatkan pada seluruh elemen masyarakat di daerah ini menciptakan suasana yang kondusif.
Masyarakat diingatkan tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang merusak suasana kondusif yang sudah tercipta selama ini. Jika suasana tidak kondusif, maka akan berpengaruh terhadap suasana dan kondisi daerah.
“Mari kita ciptakan suasana kondusif di tahun politik. Ini adalah tugas bersama, Bakesbangpol (Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri), FKUB dan elemen masyarakat lainnya,” ujarnya di Kantor Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, Rabu, 25 Oktober 2023.

Diakuinya, informasi global saat ini dari kelompok transnasional (kelompok gerakan internasional) bisa diserap oleh siapapun secara individu atau berkelompok. Termasuk dari kalangan pondok pesantren (ponpes), mahasiswa, pelajar atau masyarakat luas, sehingga mempengaruhi pola pikirnya.

Untuk itu, adanya informasi yang datang dari media, media sosial tidak bisa langsung diterima mentah – mentah. Namun, bagaimana informasi tersebut disaring, sehingga tidak langsung mempengaruhi sikap dan perilaku di tengah masyarakat. “Mari kita waspadai bersama tentang bahaya transnasional,” sarannya.

Harapan senada disampaikan Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi NTB H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., agar masyarakat menciptakan suasana yang aman dan nyaman serta kondusif. Pihaknya tidak ingin suasana yang kondusif ini dirusak oleh segelintir orang yang tidak bertanggung jawab, apalagi mempengaruhi psikologis masyarakat.
Pihaknya juga membantah ada pondok pesantren (ponpes) di NTB yang sudah terafiliasi masuk dalam jaringan terorisme. Jika pun ada yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat terorisme tidak berarti ada tempat atau pihak yang mengajarkan ajaran radikalisme di daerah in. ‘’Hanya segelintir orang. Seperti yang sering saya katakan bahwa hanya segelintir orang,’’ tegasnya.

Dalam mengantisipasi dan mencegah munculnya paham radikal, keterlibatan masyarakat dan berbagai elemen lainnya sangat dibutuhkan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, namun keterlibatan semua pihak sangat dibutuhkan.

Pihaknya juga telah membentuk tim Satgas yang berkolaborasi dengan stakeholder lainnya, seperti kepolisian, BNPT, tokoh masyarakat, tokoh agama melakukan tindakan pencegahan paham radikalisme di NTB. (ham)