Berharap Dukungan Anggaran, Dinsos Kembali Ajukan Verivali Data Penerima Bansos 2024

0

Dompu (Suara NTB) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu kembali menargetkan program verifikasi dan validasi (Verivali) data penerima bantuan sosial tahun 2024 mendatang. Program ini bergantung sungguh dari pembiayaan yang disetujui pemerintah daerah (Pemda), dan program ini berbeda seperti yang dilaksanakan tahun 2021 lalu yang melakukan verivali data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Drs Abdul Haris di kantornya, Rabu, 18 Oktober 2023. “Verivali data penerima bantuan sosial ini lebih spesifik dibandingkan verivali DTKS tahun 2021 lalu. Kalau DTKS itu lebih luas cakupannya dan tidak semua yang masuk dalam DTKS itu sebagai penerima bantuan sosial. Tapi semua penerima bantuan sosial masuk dalam DTKS,” ungkapnya.

Ketika data penerima bantuan sosial diverifikasi dan validasi, Abdul Haris,memastikan bisa menekan kekeliruan data penerima bantuan sosial di daerah. Proses verivali ini dilakukan melalui musyawarah desa/kelurahan. “Data itu akan dimusyawarahkan di desa/kelurahan,” katanya.

Abdul Haris juga mengakui, masih ditemukan penerima bantuan sosial adalah mereka yang tidak layak menerimanya. Justru yang layak menerima justru tidak mendapatkan bantuan. Penerima bantuan sosial juga tidak melakukan perbaikan data kependudukan, seperti pindah domisili atau perubahan alamat akibat pemekaran wilayah. “Padahal kita sudah tekankan ke penerima bantuan,” katanya.

Pendamping desa penerima bantuan kesejahteraan sosial juga didorong untuk melakukan perbaikan data di lapangan. Petugas yang di-SK-kan oleh Kementrian Sosial ini, salah satu tugasnya mendampingi agar penerima bantuan sosial ini benar – benar diterima oleh mereka yang berhak. “Ketika tidak lagi memenuhi syarat, pendamping desa ini bisa mengusulkan perbaikan data,” akunya.

Sebelumnya, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin mengatakan program bantuan sosial (Bansos) sebenarnya sangat berpengaruh untuk menurunkan angka kemiskinan. Untuk mencapai hasil maksimal, program ini (Bansos) harus tepat sasaran.

‘’Justru jika bantuan tak tepat sasaran, angka kemiskinan berpotensi bisa naik, terutama di pedesaan. Sebab masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial ternyata tidak dapat,’’ ujar Wahyudin kepada Suara NTB Senin, 17 Juli 2023.

‘’Khususnya di pedesaan terkait dengan bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Itu yang terlihat, karena memang dari sisi data yang kita miliki juga masih banyak orang yang sebenarnya tidak harusnya dapat tapi mendapatkan,’’ tambahnya.

Wahyudin mengatakan, di Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, syaratnya itu ada tiga sehingga orang berhak menerima program tersebut. Satu adalah ibu hamil, kedua ada anak balita dan ketiga adalah ada anak sekolah dalam keluarga tersebut.

“Itu sasarannya sebenarnya. Tapi sekarang okelah anak balita tidak ada. Ibu hamil tidak ada, anak sekolah misalnya ada. Tapi orang-orang yang lumayan kaya dikasi. Seharusnya tidak dapat. Dia orang mampu kenapa dikasi PKH. Dulu syaratnya sangat miskin awalnya kemudian yang miskin. Baru-baru ini tidak hanya itu kita lihat. Sasaran PKH saat ini di atas orang miskin dapat. Bahkan desil-desil 8 dapat PKH,” terangnya.

Dengan demikian, pihaknya merekomendasikan kepada pemerintah agar benar-benar fokus pada bantuan sosial kepada orang-orang miskin.

Ia menerangkan, saat ini BPS sudah memiliki data by name by address dari program Regsosek yang telah dilakukan sebelumnya. Data yang dihasilkan sudah dilakukan verifikasi dan komunikasi dengan perangkat desa hingga tingkat RT.

“Kita diskusikan semua mana masyarakat yang masuk kategori miskin, pakailah data itu untuk program penanganan kemiskinan agar tepat sasaran. Jika mau massif menurunkan kemiskinan,” sarannya. (ula/ris)