KPK Periksa Eks Walikota Bima sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Disertai Gratifikasi

0
Eks Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi ditemani seseorang saat bertandang di kantor KPK Jakarta dalam agenda pemeriksaan dugaan kasus korupsi, Kamis, 5 Oktober 2023.(Suara NTB/Ist)

Kota Bima (Suara NTB) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan memeriksa eks Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE., tersangka dugaan kasus korupsi dan gratifikasi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Kamis, 5 Oktober 2023.

Pemeriksaan Walikota Bima periode 2018-2023 tersebut sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Jubir KPK Bagian Penindakan, Ali Fikri membenarkan hal itu. Kata dia, Tim Penyidik KPK mengagendakan pemanggilan pihak yang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa disertai penerimaan gratifikasi Pemkot Bima.

“Penyidikan perkara dugaan korupsi di Kota. Pihak yang dimaksud (Muhammad Lutfi, red) telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan,” kata Ali Fikri menjawab Suara NTB, Kamis, 5 Oktober 2023.

Jauh sebelum itu, Penyidik KPK juga memeriksa Istri eks Walikota Bima, Hj. Ellya. Termasuk juga sejumlah ASN ruang lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima dan juga sejumlah pihak swasta (pelaksana proyek/kontraktor).

Tim KPK juga melakukan penggeledahan beberapa tempat di wilayah Kota Bima pada Bulan Agustus 2023 kemarin. Dalam catatan Suara NTB, ada 11 titik yang menjadi lokasi penggeledahan selama tiga hari itu.

Penggeledahan hari pertama, Selasa, 29 Agustus 2023, ada tiga titik yakni, ruang kerja Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE., ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Kota Bima. Dari penggeladahan itu, Tim KPK menyita dua koper berisi dokumen.

Hari kedua, Rabu, 30 Agustus 2023, penggeledahan yang dikawal anggota Brimob bersenjata itu berlanjut pada empat titik, antara lain kantor Dinas PUPR dan BPBD Kota Bima, kediaman Walikota, serta rumah oknum Pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Bima inisial Edw.

Sementara penggeledahan pada hari ketiga ada empat lokasi seperti, gudang pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) milik mertua hingga toko meubel milik adik Ipar Walikota, serta rumah pribadi dua pejabat Pemkot Bima, masing-masing berinisial FH dan IZ.

Dari titik penggeledahan, Tim KPK menemukan serta mengamankan barang bukti (BB) berupa dokumen pengadaan, lembaran catatan keuangan hingga alat elektronik.

“Beberapa BB yang ditemukan dan disita akan dianalisis. Penyitaan BB menjadi kelengkapan berkas perkara penyidikan,” ujar Ali Fikri, belum lama ini.

Ali Fikri menegaskan kasus di Kota Bima terkait dugaan proyek fiktif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bima.

“Berkaitan pengadaan barang dan jasa. Ada juga proyek fiktif di PUPR dan BPBD, yang diduga ada turut serta dalam pemborongan,” sebut Ali Fikri.

Dari kasus yang sudah masuk tahap sidik tersebut, Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi disebut-sebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan yang bersangkutan sudah dicegah oleh KPK berpergian ke luar negeri sejak tertanggal 24 Agustus 2023 kemarin.

Walikota Bima, H. Muhammad Lutfi, SE., juga mengakui dirinya berstatus sebagai tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Pemerintah Kota (Pemkot) Bima.

Hal itu disampaikannya saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Pemkot Bima, Senin, 4 September 2023. Apel gabungan dihadiri juga Sekretaris Daerah (Sekda) para staf ahli, semua Asisten, seluruh Kepala OPD, Kabag, Camat, Lurah, hingga seluruh ASN lingkup Pemkot Bima.

Walikota mengaku persoalan saat ini, adalah proses yang dilakukan oleh KPK. Untuk itu, Ia menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang ada, biarlah hukum yang jadi panglima tertinggi, meski Ia meyakini kebenaran itu tidak tertukar.

“Sampai hari ini, saya masih berdiri, padahal status saya sudah tersangka, dikenakan pasal pasal 12 huruf i, tentang pengadaan barang dan jasa,” ujarnya. (uki)