KOTA Bima di bawah komando baru Ir. H. Mohammad Rum, bertekad memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Termasuk dalam memberikan pelayanan di bidang layanan administrasi kependudukan, perizinan investasi dan lainnya.
Salah satu bentuk upaya memberikan pelayanan ini adalah dengan membentuk Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kota Bima. “Bapak Walikota sempat diskusi di ruang kerja saya beberapa waktu lalu. Bapak Walikota minta agar Biro Organisasi Setda NTB bisa memfasilitasi pembentukan Mal Pelayanan Publik di Kota Bima,” ungkap Kepala Biro Organisasi Setda NTB Dr. Nursalim, S.Sos., M.M., di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 4 Oktober 2023.
Untuk itu, ujarnya, rencana Penjabat Walikota Bima yang akan membentuk MPP ini disambut positif oleh Pemprov NTB. Karena di NTB belum semua pemerintah kabupaten/kota yang sudah membentuk MPP.
“Hingga saat ini, baru Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram yang sudah ada MPP. Sementara Kabupaten Sumbawa Barat masih dalam proses persiapan untuk membentuk MPP,” terangnya.
Menurutnya, keberadaan MPP sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, terutama dalam memberikan pelayanan pada publik. Dalam hal ini, masyarakat yang ingin mendapatkan berbagai jenis pelayanan dari pemerintah, cukup di satu tempat. Hal ini, tentu sangat bagus dan masyarakat diberikan kemudahan ketika mengurus masalah administrasi kependudukan hingga perizinan.
Pihaknya mengharapkan pemerintah kabupaten di NTB segera membentuk MPP dan Biro Organisasi Setda NTB siap memfasilitasi pembentukan agar upaya menciptakan good governance bisa tercapai. (ham)
